Public Information Management Award 2026: Ministry of Manpower Honors Top Public Information Management Officers (PPID) and Social Media Managers
On Tuesday, October 27, 2026, the Ministry of Manpower (Kemnaker) hosted the 2026 Public Information Management Award ceremony at the Ministry’s Tridharma Hall in Jakarta.
During the event, Public Information and Documentation Management Officers (PPID) and social media managers were recognized for their contributions to providing information to the public.
LATEST NEWS: Not a Dream: A Strategy to Earn 1 Billion Rupiah Starting with 2 Million Rupiah per Month
Secretary-General of the Ministry of Manpower, Cris Kuntadi, stated that integrity in governance requires discipline and alignment between the planning and execution of tasks across all units.
Transparency and accountability also serve as the foundation for fulfilling the mandate set forth in Article 27, paragraph (2), of the 1945 Constitution.
“What we document must be implemented, and what we implement must be documented. Both morally and legally, our goal is to provide all Indonesians with the broadest possible access to employment. This significant responsibility demands hard work and consistency from us all,” Cris remarked during his speech.
Cris explained that the Ministry of Manpower collaborates with other ministries and institutions, the private sector, NGOs, and the media. This cooperation is essential for increasing employment opportunities, reducing unemployment, and disseminating information about government programs—including verified job vacancies—to the public.
“We must be more proactive in disseminating this positive information, so that the public can directly experience how the government contributes to job creation and provides solutions,” he said.
Faried Abdurrahman Nur Yuliono, Head of the Public Relations Bureau at the Ministry of Manpower, stated that the 2026 Public Information Governance Award also serves as a means to evaluate the implementation of public information services within the Ministry.
This evaluation focuses on efforts to improve the quality of services, ensuring they are transparent, accurate, and tailored to the public’s needs.
Hafidhah Farwa, Vice Chair of the Central Information Commission, expressed her appreciation for the consistency with which the Ministry of Manpower has maintained its status as an “Informative” public body throughout the Central Information Commission’s monitoring and evaluation process.
LATEST NEWS: JARNAS.INDO Urged to Provide Constructive Oversight of Employment Policy
According to her, this achievement is supported by the commitment of the leadership, which is carried out through the Chief Information Officer (PPID), the Executive Information Officer (PPID), and regional work units.
“Information transparency is not measured solely by the fulfillment of administrative obligations; it must also ensure that information is accurate, easy to understand, and accessible to all segments of society, including vulnerable groups and people with disabilities,” she said.
During the event, the Ministry of Manpower announced the winners across two categories. In the Social Media category of the Ministry of Manpower’s 2026 awards, the Regional Public Vocational Training Center (BBPVP) in Semarang took first place, followed by the BBPVP in Serang in second place, and the Labor Market Center in third.
In the Public Information Disclosure (PPID) category of the Ministry of Manpower’s 2026 awards, the BBPVP in Serang secured first place, followed by the Regional Public Vocational Training Center (BPVP) in Padang in second place, and the BPVP in Aceh in third.
LATEST NEWS: Medan’s New Culinary Paradise: Tekko Launches Asian-European Concept on Jalan Prof. H.M. Yamin
During the event, a memorandum of understanding was also signed between the Ministry of Manpower, SnackVideo Indonesia, and the Alumni Corps of the Indonesian Islamic Student Association (KAHMI). ***rel
google translate
Anugerah Tata Kelola Informasi Publik 2026: Kemnaker Apresiasi PPID dan Pengelola Medsos Terbaik
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Anugerah Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta pengelola media sosial atas kontribusinya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, tata kelola pemerintahan yang berintegritas membutuhkan kedisiplinan dan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kerja di seluruh unit.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi landasan dalam menjalankan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Apa yang kita tulis harus kita laksanakan, dan apa yang kita laksanakan harus kita tulis. Secara moral dan amanat undang-undang, target kita adalah memberikan akses pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar ini membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari kita semua,” ujar Cris saat memberikan arahan pada kegiatan tersebut.
Cris menjelaskan, Kemnaker menjalin kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, industri, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas peluang kerja, menekan pengangguran, dan menyebarluaskan informasi program pemerintah, termasuk lowongan kerja terverifikasi, kepada masyarakat.
“Kita harus lebih aktif menyebarkan informasi positif ini agar masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam membuka peluang kerja dan solusi ketenagakerjaan,” tuturnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, Anugerah Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2026 juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemnaker.
Evaluasi ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan yang transparan, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidhah Farwa mengapresiasi konsistensi Kemnaker dalam mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat.
Menurutnya, capaian tersebut didukung komitmen pimpinan yang diterapkan melalui PPID Utama, PPID Pelaksana, hingga unit kerja di daerah.
“Keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga harus memastikan informasi akurat, mudah dipahami, dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kemnaker mengumumkan penerima penghargaan untuk dua kategori. Pada kategori Media Sosial Kemnaker 2026, BBPVP Semarang meraih Terbaik 1, diikuti BBPVP Serang sebagai Terbaik 2 dan Pusat Pasar Kerja sebagai Terbaik 3.
Adapun pada kategori Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Kemnaker 2026, BBPVP Serang menempati posisi Terbaik 1, disusul BPVP Padang sebagai Terbaik 2 dan BPVP Aceh sebagai Terbaik 3.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dengan SnackVideo Indonesia dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). ***rel
