Oversight of the New Labor Law: Synergy Between Government, Employees, and Employers Is Essential
Minister of Manpower Yassierli has called upon all labor unions to collaborate in overseeing the implementation of the labor protection law.
This cooperation is expected to strengthen the protection of workers and contribute to the creation of a fair, inclusive, productive, and competitive labor ecosystem.
LATEST NEWS: Not a Dream: A Strategy to Earn 1 Billion Rupiah Starting with 2 Million Rupiah per Month
Yassierli made this appeal during his address at the 7th National Conference (Munas) of the Federation of Chemical, Energy, Mining, Oil, Gas, and General Workers’ Unions—part of the Confederation of Indonesian Trade Unions (FSP KEP KSPI)—held in Jakarta on Sunday, October 25, 2026.
On that occasion, Yassierli commended the active role played by labor unions in monitoring the development of the labor protection law. He expressed his hope that this spirit of cooperation would continue, enabling the government and the unions to jointly oversee the implementation of labor policies.
“The government appreciates the active contribution of our partners in the labor unions toward the development of this new law. For the next phase, I invite all labor unions to join in overseeing the practical implementation and enforcement of this new labor law,” stated Yassierli.
The Labor Protection Law was passed on October 6, 2026, during a plenary session of the Indonesian House of Representatives (DPR RI). The enactment of this law follows the Constitutional Court (MK) ruling No. 168/PUU-XXI/2023 regarding the judicial review of the labor sector and originated from an initiative by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI).
Yassierli stated that developing a fair, inclusive, productive, and sustainable labor ecosystem remains a vital task that requires the collaboration of various stakeholders.
According to him, synergy between the government, employees, and employers is essential to address labor market challenges and strengthen Indonesia’s competitive position.
“We have an important task to build an inclusive, productive, and sustainable employment ecosystem. I am confident that, with a spirit of cooperation and the spirit of the ‘Red and White’ [national identity], we can achieve this together,” he added.
LATEST NEWS: JARNAS.INDO Urged to Provide Constructive Oversight of Employment Policy
The Ministry of Manpower hopes that harmonious, dynamic, and equitable labor relations will be maintained through communication and collaboration among the government, employees, and employers. This synergy is expected to support the protection of workers while simultaneously driving national economic progress. ***rel
Kawal UU Ketenagakerjaan Terbaru : Sinergi Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha Kunci
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh elemen serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan pekerja dan mendukung terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berdaya saing.
Ajakan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP KSPI) di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Yassierli mengapresiasi peran aktif serikat pekerja dalam mengawal proses lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia berharap semangat kolaborasi tersebut terus terjaga agar pemerintah dan serikat pekerja dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.
“Pemerintah mengapresiasi kontribusi aktif rekan-rekan serikat pekerja dalam mengawal lahirnya undang-undang baru ini. Untuk tahap selanjutnya, saya mengajak seluruh elemen SP/SB untuk bersama-sama mengawal implementasi dan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan terbaru ini di lapangan,” ujar Yassierli.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Penyusunan undang-undang ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil klaster ketenagakerjaan dan berasal dari usul inisiatif DPR RI.
Yassierli mengatakan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berkelanjutan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha diperlukan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan serta meningkatkan daya saing Indonesia.
“Kita punya PR besar untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Saya yakin dengan semangat kolaborasi dan semangat Merah Putih, kita mampu mewujudkan hal ini bersama-sama,” tambahnya.
Kemnaker berharap hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan terus terjaga melalui komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelindungan pekerja sekaligus mendorong kemajuan ekonomi nasional. ***rel
1 komentar