Evidence-Based Policy: Ministry of Manpower Receives ‘Anindhita Wistara Data 2026’ Award; Accurate Data Serves as the Foundation for Policy
The Ministry of Manpower (Kemnaker) has received the ‘Anindhita Wistara Data 2026’ award in the Ministry category, presented by Statistics Indonesia (BPS).
The Anindhita Wistara Data 2026 award serves as recognition of the Ministry of Manpower’s commitment to strengthening data governance and the implementation of high-quality, integrated sectoral statistics—prioritizing the use of data to support the formulation of labor policies.
Minister of Manpower Yassierli stated that data plays a crucial role in developing high-quality policies.
According to Yassierli, government policies must be grounded in evidence and accurate information to effectively address the dynamics and needs of the public.
“I hope this continues to inspire us and serves as a momentum to prioritize data in the formulation of policies for our beloved nation—fostering an ‘evidence-based policy’ approach,” said Yassierli during the Anindhita Wistara Data 2026 award ceremony in Jakarta.
At the event, Yassierli specifically acknowledged the support provided by BPS to the Ministry of Manpower, notably through the provision of data from the National Labor Force Survey (Sakernas).
LATEST NEWS: Government Enacts 2026 Labor Protection Law, Featuring 313 Articles to Safeguard Workers’ Rights
He explained that Sakernas is a rich source of information, proving highly beneficial for the Ministry in conducting research and formulating labor policies.
Furthermore, he expressed appreciation for the increased frequency of the Sakernas—now conducted four times a year, up from twice a year.
This increased frequency is expected to ensure the availability of more up-to-date labor data, enabling the government to better understand developments within the job market. “Praise be to God, over the last two years, we have greatly benefited from this survey, which has enabled us to develop better policies and conduct more robust studies. We thank BPS (Statistics Indonesia) for their ongoing support,” she said.
On the same occasion, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB), Rini Widyantini, emphasized that the quality of statistics is determined not only by the data-production process but also by how that data is utilized.
LATEST NEWS: A circular economy creates millions of new jobs in Indonesia
High-quality data must be able to help the government understand the conditions of the public and serve as a foundation for sound policy-making.
Furthermore, she noted that the quality of statistics is not measured merely by how data is generated or how sophisticated its presentation may be, but rather by the extent to which it is used to address the real needs of the public.
“Sound policies are born from strong evidence, and strong evidence begins with high-quality statistical data,” she stated. ***rel
Tags: Anugerah Anindhita Wistara Data 2026, Ministry of Manpower (Kemnaker), BPS, Minister of Manpower Yassierli, data governance, BPS award for ministries, high-quality sectoral statistics, evidence-based policy, National Labor Force Survey (Sakernas), BPS Sakernas, labor data, data-driven policy, utilization of statistical data, Minister of PANRB Rini Widyantini, quarterly Sakernas frequency, accurate labor policy, data-driven bureaucratic reform
Hashtags: #AnugerahAnindhitaWistaraData #Kemnaker #BPS #MenakerYassierli #DataGovernance #EvidenceBasedPolicy #SectoralStatistics #Sakernas #LaborData #DataDrivenPolicy #BPSAward #MinistryOfManpower #QualityData #StatisticsIndonesia #BureaucraticReform #PANRB #PublicPolicy #DataForPolicy #GoldenIndonesia
Evidence-Based Policy: Kemnaker Borong Anugerah Anindhita Wistara Data 2026, Data Akurat Jadi Fondasi Kebijakan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kemnaker dalam memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, terpadu, serta berorientasi pada pemanfaatan data untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan, data memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Menurut Yassierli, kebijakan pemerintah perlu didasarkan pada bukti dan informasi yang akurat agar mampu menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat.
”Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy,” ujar Yassierli dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta.
Dalam acara tersebut, Yassierli secara khusus mengapresiasi dukungan BPS kepada Kemnaker, salah satunya melalui penyediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Ia menjelaskan, Sakernas merupakan salah satu sumber data yang kaya informasi dan memberikan manfaat besar bagi Kemnaker dalam menyusun kajian serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas dari sebelumnya dua kali menjadi empat kali dalam setahun.
Peningkatan frekuensi tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan data ketenagakerjaan yang lebih mutakhir sehingga pemerintah dapat memahami perkembangan pasar kerja secara lebih baik.
”Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh proses menghasilkan data, tetapi juga oleh bagaimana data tersebut dimanfaatkan.
Data yang berkualitas harus mampu membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kualitas statistik bukan hanya diukur dari cara data dihasilkan atau kecanggihan tampilannya, melainkan dari sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
”Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas,” ujarnya. ***rel
Tag: Anugerah Anindhita Wistara Data 2026, Kemnaker, BPS, Menaker Yassierli, tata kelola data, penghargaan BPS kategori kementerian, statistik sektoral berkualitas, evidence-based policy, Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas BPS, data ketenagakerjaan, kebijakan berbasis data, pemanfaatan data statistik, Menteri PANRB Rini Widyantini, frekuensi Sakernas empat kali setahun, kebijakan ketenagakerjaan akurat, reformasi birokrasi data
Hashtag: #AnugerahAnindhitaWistaraData #Kemnaker #BPS #MenakerYassierli #TataKelolaData #EvidenceBasedPolicy #StatistikSektoral #Sakernas #DataKetenagakerjaan #KebijakanBerbasisData #PenghargaanBPS #KementerianKetenagakerjaan #DataBerkualitas #StatistikIndonesia #ReformasiBirokrasi #PANRB #KebijakanPublik #DataUntukKebijakan #IndonesiaEmas
