Government Enacts 2026 Labor Protection Law, Featuring 313 Articles to Safeguard Workers’ Rights
The government has officially enacted Law Number 27 of 2026 concerning Labor Protection.
The text of the Law is accessible and available for download by the public through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) of the Ministry of State Secretariat.
LATEST NEWS: IPOT X Studio: Adaptive Intelligent Display with over 80 comprehensive widgets
Minister of Manpower Yassierli stated that the availability of this document is a right and a necessity for the public—particularly workers, job seekers, and employers—to gain direct insight into the regulations governing the labor sector.
“We want the public not only to be aware of the existence of the Labor Protection Law but also to understand its substantive provisions. Workers, job seekers, and employers need to know their rights, obligations, and the protections provided, so that these can serve as a reference within the labor sector, help build fair employment relationships, and ensure legal certainty,” said Yassierli, as quoted in a press release from the Ministry of Manpower’s Public Relations Bureau.
The Law consists of 313 articles organized into 23 chapters, covering general provisions; foundations, principles, and objectives; equal opportunity and treatment; workforce planning and labor information; productivity enhancement; job training and apprenticeships; labor placement; expansion of employment opportunities; the informal labor sector; and the employment of foreign nationals.
LATEST NEWS: INAI (Indonesia AI): National Identity, World-Class Ambition
Furthermore, the Law addresses employment relationships; specific types of employment arrangements; protection, wages, and welfare; industrial relations; termination of employment; severance pay reserve funds; guidance and development; labor inspection; investigations; criminal provisions; miscellaneous provisions; transitional provisions; and concluding provisions.
Yassierli emphasized that an understanding of this Law must be followed by its implementation by all stakeholders. “Through this Law, we aim to ensure that labor protection encompasses every stage of one’s working life—from preparation for entering the workforce, skills development, and occupational health and safety, to the duration of the employment relationship, and finally, the post-employment phase,” he stated.
The Bill on Labor Protection was jointly approved by the House of Representatives (DPR) and the Government during a plenary session of the DPR RI on October 6, 2026.
Law Number 27 of 2026 was subsequently signed by President Prabowo Subianto and promulgated on October 28, 2026, taking effect on the date of its promulgation.
LATEST NEWS: IPOT X Launches a World-Class Revolution in Desktop Trading
Furthermore, the implementing regulations for Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation remain in effect, provided they do not conflict with this Law.
To learn more about the rights, obligations, and protections stipulated, the public may read and download the complete text of Law Number 27 of 2026 at https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. ***rel
Tags: 2026 Labor Protection Law, Law Number 27 of 2026, latest Labor Law, download Labor Law PDF, JDIH Setneg (State Secretariat Legal Documentation and Information Network), contents of the 2026 Labor Protection Law, 313 articles of the Labor Law, download link for Law No. 27 of 2026, rights and obligations of workers under the latest law, Minister of Manpower Yassierli on labor protection, Job Creation Law vs. Labor Protection Law, severance pay reserve fund under the 2026 Law, protection for informal sector workers, foreign workers under the 2026 Law
Hashtags: #LaborProtectionLaw #LawNo27of2026 #Labor2026 #MinistryOfManpower #JDIHSetneg #LaborNews #WorkersRights #IndonesianWorkers #Employers #IndustrialRelations #SeverancePay #IndonesianWorkforce #LegalInfo #LatestRegulations #PrabowoSubianto #DPRRI #LatestNews #LegalUpdate #IndonesianLaborers #WorkerWelfare
Pemerintah Terbitkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, 313 Pasal Lindungi Hak Pekerja
Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen ini merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Yassierli menekankan, pemahaman terhadap UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Selain itu Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. ***rel
Tag: UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, UU Nomor 27 Tahun 2026, UU Ketenagakerjaan terbaru, download UU Ketenagakerjaan PDF, JDIH Setneg, isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026, 313 pasal UU Ketenagakerjaan, link download UU No 27 Tahun 2026, hak dan kewajiban pekerja menurut UU terbaru, Menaker Yassierli pelindungan ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja vs UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dana cadangan pesangon UU 2026, pelindungan pekerja sektor informal, tenaga kerja asing UU 2026
Hashtag: #UUPelindunganKetenagakerjaan #UUNo27Tahun2026 #Ketenagakerjaan2026 #Kemnaker #JDIHSetneg #BeritaKetenagakerjaan #HakPekerja #PekerjaIndonesia #PemberiKerja #HubunganIndustrial #Pesangon #TenagaKerjaIndonesia #InfoHukum #RegulasiTerbaru #PrabowoSubianto #DPRRI #BeritaTerkini #UpdateHukum #BuruhIndonesia #KesejahteraanPekerja
