AI Technology Will Not Replace Employment Intermediaries
The Ministry of Manpower (Kemnaker) has emphasized that artificial intelligence (AI) will not replace employment intermediaries in the field of job placement.
This is because the human role remains fundamental—particularly in providing guidance, which requires emotional attentiveness and the verification of information to ensure inclusive service delivery.
This statement was made by Sugeng Heri Suseno, Director General of Manpower Placement and Employment Expansion (Binapenta and PKK) at the Ministry of Manpower, during the opening of the 2025–2028 working meeting of the Indonesian Employment Intermediaries Association (Ikaperjasi).
The event took place in the Tridarma Hall at the Ministry of Manpower in Jakarta on Wednesday, November 4, 2026.
In his remarks, Sugeng highlighted the importance of utilizing AI to enhance the efficiency of employment services. He noted that AI accelerates job placement processes, improves accuracy, and expands the reach of these services.
“Technology exists to strengthen the role of employment intermediaries, not to replace them,” Sugeng emphasized.
However, Sugeng pointed out that transformation in the age of AI is not merely about the ability to use technology; it also requires a shift in work culture toward an approach that is more proactive, data-driven, collaborative, and results-oriented.
“Therefore, strengthening the role of employment intermediaries within the SIAPkerja ecosystem is crucial—ranging from the analysis of labor market information to the formulation of data-driven policies,” Sugeng stated.
To support this transition, the Ministry of Manpower has established five pillars for the support of employment intermediaries (job placement officers) by the managers of their respective work units.
First, competency development, which includes training in AI, data literacy, labor market analysis, career counseling, and the use of digital platforms.
Second, the enhancement of facilities and data access through the provision of work tools and integrated, permission-based information systems.
Third, the assignment of tasks based on competencies, allowing employment intermediaries the scope to focus on substantive, core responsibilities while minimizing administrative burdens.
Fourth, institutional and budgetary support to facilitate site visits to businesses, the collection of job vacancy data, advisory services, and job placements.
Fifth, collaboration and performance evaluation, achieved by strengthening coordination across departments and fostering partnerships with the business sector and industry.
Sugeng also urged senior and mid-level officials within the Ministry of Manpower and the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) to engage and deploy employment intermediaries according to their capabilities, and to involve Ikaperjasi (the professional association for employment intermediaries) in technical meetings and the drafting of labor regulations.
“Strengthening the role of employment intermediaries within the SIAPkerja ecosystem is crucial—from analyzing labor market information to formulating data-driven policy,” stated Sugeng.
Ikaperjasi is currently led by Chairman Jaelani Efendi (Directorate of Employment Opportunity Development), with Secretary-General Sigit Ary Prasetyo (Labor Market Center) and Treasurer Lucida Tampubolon (Center for Employment Planning). ***rel
Tags: AI does not replace job interviews, Ministry of Manpower job interviews, role of job interviews in the AI era, Director General at the Ministry of Manpower Sugeng Heri Suseno, job interviews 2025–2028, SIAPkerja ecosystem, transformation of employment services, five pillars of job interview support, labor market data literacy, digital career guidance, data-driven employment policy, KP2MI, inclusive employment services
Hashtags: #MinistryOfManpower #JobInterviews #AIForEmployment #SIAPkerja #Ikaperjasi #EmploymentServices #DigitalTransformation #DataLiteracy #LaborMarket #IndonesianEmployment #ExcellentHumanResources #EmploymentNews
Teknologi AI Tak akan Menggantikan Pengantar Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak akan menggantikan Pengantar Kerja dalam layanan penempatan tenaga kerja.
Pasalnya, peran manusia tetap mendasar, terutama dalam pendampingan yang membutuhkan pertimbangan emosional dan verifikasi informasi guna memastikan layanan tetap inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, saat membuka Rapat Kerja Ikatan Pengantar Kerja Indonesia (Ikaperjasi) periode 2025–2028 di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Dalam pengarahannya, Sugeng menekankan pentingnya adopsi AI untuk mendukung efisiensi layanan ketenagakerjaan. Menurutnya, AI berfungsi mempercepat, meningkatkan ketepatan, serta memperluas jangkauan layanan penempatan tenaga kerja.
“Teknologi hadir untuk memperkuat peran Pengantar Kerja, bukan menggantikannya,” tegas Sugeng.
Meski demikian, Sugeng menyebut, transformasi di era AI bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan perubahan budaya kerja menjadi lebih proaktif, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil penempatan.
“Oleh karena itu, penguatan peran Pengantar Kerja dalam ekosistem SIAPkerja sangat krusial, mulai dari analisis informasi pasar kerja hingga perumusan kebijakan berbasis data, ” kata Sugeng.
Untuk mendukung perubahan itu, Kemnaker menetapkan lima pilar dukungan pimpinan unit kerja terhadap Pengantar Kerja.
Pertama, pengembangan kompetensi yang meliputi pelatihan AI, literasi data, analisis pasar kerja, konseling karier, dan pemanfaatan platform digital.
Kedua, penguatan sarana dan akses data melalui penyediaan perangkat kerja dan sistem informasi terintegrasi sesuai kewenangan.
Ketiga, penugasan sesuai kompetensi, yakni memberikan ruang bagi Pengantar Kerja untuk menjalankan fungsi substantif dan meminimalkan pekerjaan administratif.
Keempat, dukungan kelembagaan dan anggaran untuk memfasilitasi kunjungan perusahaan, pendataan lowongan, konseling, hingga penempatan.
Kelima, kolaborasi dan evaluasi kinerja melalui penguatan koordinasi lintas unit serta kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Sugeng juga mengimbau pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya di lingkungan Kemnaker serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), untuk melibatkan dan menempatkan Pengantar Kerja sesuai kapasitasnya, serta mengikutsertakan Ikaperjasi dalam rapat teknis dan penyusunan regulasi ketenagakerjaan.
“Penguatan peran Pengantar Kerja dalam ekosistem SIAPkerja sangat krusial, mulai dari analisis informasi pasar kerja hingga perumusan kebijakan berbasis data,” kata Sugeng.
Ikaperjasi saat ini dipimpin Ketua Umum Jaelani Efendi (Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja), bersama Sekretaris Jenderal Sigit Ary Prasetyo (Pusat Pasar Kerja) dan Bendahara Umum Lucida Tampubolon (Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan). ***rel
Tag: AI tidak menggantikan Pengantar Kerja, Kemnaker Pengantar Kerja penempatan tenaga kerja, peran Pengantar Kerja era AI, Dirjen Binapenta Sugeng Heri Suseno, Ikaperjasi 2025–2028, ekosistem SIAPkerja, transformasi layanan ketenagakerjaan, lima pilar dukungan Pengantar Kerja, literasi data pasar kerja, konseling karier digital, kebijakan ketenagakerjaan berbasis data, KP2MI, layanan penempatan tenaga kerja inklusif
Hashtag: #Kemnaker #PengantarKerja #AIuntukKetenagakerjaan #SIAPkerja #Ikaperjasi #PenempatanTenagaKerja #TransformasiDigital #LiterasiData #PasarKerja #KetenagakerjaanIndonesia #SDMUnggul #BeritaKetenagakerjaan
