To improve the well-being of musicians, the Ministry of Manpower and PAPRI are promoting professional certification for Indonesian musicians
The Ministry of Manpower (Kemnaker) is facilitating vocational training and professional certification for 100 members of the Indonesian Association of Singers, Songwriters, and Musicians (PAPRI).
This initiative aims to enhance the competencies of Indonesian musicians and strengthen their professional recognition.
Cris Kuntadi, Secretary-General of the Ministry of Manpower, stated that musicians are part of the labor ecosystem and are entitled to employment and a decent standard of living.
This aligns with Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution, which guarantees every citizen the right to work and a decent standard of living.
“There are two points to understand: first, every citizen has the right to work, and second, the right to a decent standard of living,” said Cris, as quoted in a press release from the Ministry of Manpower’s Public Relations Bureau.
Cris emphasized that improving the quality of the music industry must go hand in hand with improving the well-being of those who work within it, noting that not all musicians earn an adequate income.
LATEST NEWS: Murni Teguh University Sends 5 Students to AAU, Expanding Cross-Border Learning
In addition to enhancing competencies, the Ministry of Manpower is also addressing the protection of musicians—an effort that must be tailored to the specific nature of their work.
This includes establishing clarity in employment relationships, expanding access to social security, providing accident and life insurance, and ensuring occupational health and safety.
In an effort to strengthen the standardization of competencies, the Ministry of Manpower is also opening up opportunities for the development of Indonesian National Competency Standards (SKKNI), tailored to the specific needs and characteristics of work within the music industry.
The development of these standards will support the creation of more specific and relevant certification systems. Currently, there are 11 such systems in place, which can be further developed to meet the competency requirements of musicians.
Cris emphasized that professional certification is not intended to limit opportunities for musicians, but rather to provide recognition for their competencies.
Through certification provided by the National Professional Certification Agency (BNSP), musicians can demonstrate their proficiency, which in turn can bolster their professional standing.
Cris hopes that these efforts to strengthen and standardize national benchmarks for Indonesian music professionals will improve protections and ensure compliance with workers’ rights, while simultaneously fostering fair working conditions and increasing access to professional certification.
“The Indonesian music sector will grow stronger when its progress goes hand in hand with the well-being of the people who support it,” said Cris. ***rel
Tags: Ministry of Manpower (PAPRI), certification of music professionals, vocational training for musicians, BNSP music certification, protection of music professionals, SKKNI music sector, rights of music professionals, well-being of Indonesian musicians, social security for musicians, Cris Kuntadi Ministry of Manpower
Hashtags: #MinistryOfManpower #PAPRI #MusicProfessionals #ProfessionalCertification #VocationalTrainingMinistryOfManpower #IndonesianMusicians #BNSPCertification #WorkersRights #CreativeIndustry #WellBeingOfMusicians
Tingkatkan Kesejahteraan Musisi, Kemnaker dan PAPRI Dorong Sertifikasi Profesi Musik Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bagi 100 anggota Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPRI).
Upaya ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat pengakuan profesional bagi pekerja musik Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan bahwa pekerja musik merupakan bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang berhak memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Ada dua hal yang perlu dipahami, pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, dan yang kedua adalah penghidupan yang layak,” ujar Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
Cris menegaskan bahwa peningkatan kualitas industri musik perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Pasalnya, tidak semua pekerja musik memperoleh penghasilan yang memadai.
Selain peningkatan kompetensi, Kemnaker juga memperhatikan aspek pelindungan pekerja musik yang perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya.
Hal ini mencakup kejelasan hubungan kerja, perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam upaya memperkuat standardisasi kompetensi, Kemnaker juga membuka peluang pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan di industri musik.
Pengembangan SKKNI tersebut akan mendukung penyusunan skema sertifikasi yang lebih spesifik dan relevan. Saat ini, telah tersedia 11 skema sertifikasi yang dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan kompetensi para pekerja musik.
Cris menegaskan bahwa sertifikasi profesi bukan bertujuan membatasi kesempatan pekerja musik, melainkan memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki.
Melalui sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pekerja musik diharapkan memiliki bukti kompetensi yang dapat memperkuat pengakuan profesional mereka.
Cris berharap upaya penguatan dan standardisasi nasional bagi pekerja musik Indonesia dapat memperkuat pelindungan serta memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja, sekaligus menciptakan standar kerja yang adil dan memperluas akses terhadap sertifikasi profesi.
“Musik Indonesia akan tumbuh lebih kuat ketika kemajuan di dalamnya berjalan seiring dengan kesejahteraan orang-orang yang menghidupinya,” ujar Cris. ***rel
Tag: Kemnaker PAPRI, sertifikasi pekerja musik, pelatihan vokasi musisi, sertifikasi BNSP musik, pelindungan pekerja musik, SKKNI industri musik, hak pekerja musik, kesejahteraan musisi Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan musisi, Cris Kuntadi Kemnaker
Hashtag: #Kemnaker #PAPRI #PekerjaMusik #SertifikasiProfesi #VokasiKemnaker #MusisiIndonesia #SertifikasiBNSP #HakPekerja #IndustriKreatif #KesejahteraanMusisi
