The Public Prosecutor’s Office of Southeast Sulawesi is auctioning 24 seized state assets valued at 4.5 billion Indonesian rupiah, with heavy machinery and nickel ore being the primary items
The Public Prosecutor’s Office of Southeast Sulawesi held a simultaneous auction of seized goods and assets obtained through criminal offenses for which legal judgments have become final and binding. The auction took place on Thursday, October 29, 2026, at the Public Prosecutor’s Office in Kendari.
Under the theme “Synergy in Selecting Assets for the Nation,” the Public Prosecutor’s Office of Southeast Sulawesi conducted a simultaneous auction of seized state assets, with eight district-level public prosecutor’s offices acting as auction organizers, generating a total of 4,568,349,000 Indonesian rupiah.
The auction was attended by the Southeast Sulawesi Regional Police Chief, Inspector General of Police Himawan Bayu Aji; the Chief Judge of the High Court of Southeast Sulawesi, Andi Isna Renishwari Cinrapole; and representatives from the regional office (Kanwil) of the Directorate General of State Assets (DJKN), represented by the Head of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL), Panca Putra Jaya.
The Head of the Public Prosecutor’s Office of Southeast Sulawesi, Sugeng Riyanta, stated that the seized state assets being auctioned had undergone a series of legal procedures before being designated for the auction. These procedures encompass investigation, confiscation, the tracing of assets, and the presentation of evidence in court.
“These cases are complex, involving both general and specific offenses. The process begins with investigations conducted by fellow investigators under the supervision of the regional police chief, followed by the seizure and tracing of assets, and subsequently, coordination to strengthen the evidence. We received the cases, investigated them, requested that the assets be seized by the state, and assured the court that we had conducted a thorough investigation, leading to the state’s seizure of these assets,” he stated.
He explained that the auction would be carried out by the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). All standard operating procedures (SOPs) for such auctions are governed by the Directorate General of State Assets (DJKN).
LATEST NEWS: Telkomsel’s Blessed Friday: 100 Food Packages for Residents Near the Telecommunications Tower in Binjai
He emphasized that law enforcement must have a tangible impact, particularly regarding economically motivated crimes, such as corruption and offenses within the natural resources sector.
“The focus is no longer solely on identifying and punishing suspects; the most critical aspect is how the proceeds of crime can be recovered for the state,” he said.
According to data presented during the event, the total proceeds from the auction of 24 state-seized assets—linked to 17 separate police reports—amounted to 4,568,349,000 Indonesian rupiah.
The seized items auctioned off included a variety of assets, ranging from heavy machinery, nickel ore, and four-wheeled and two-wheeled vehicles, to land. The heavy equipment category had a maximum value of 1.86 billion rupiah, comprising six items: excavators, dump trucks, articulated dump trucks (ADTs), and graders.
The six nickel ore items had a maximum value of 1.72 billion rupiah. These items originated from mining operations.
In the four-wheeled vehicle category, there were five items with a maximum value of 775.2 million rupiah. The vehicles up for auction included a tanker truck, a Gran Max, a Terios, an APV, and an Ayla.
The two-wheeled vehicle category includes five items with a maximum value of 28.6 million Indonesian rupiah, such as a CBR, a Scoopy, a Vixion, and other motorcycles.
Additionally, there is one plot of land with a maximum value of 178.6 million Indonesian rupiah, as noted in the presentation data. Heavy equipment and nickel ore dominated the auction value, accounting for 78.5 percent of the total value.
The execution of this auction of seized state assets is part of an effort to process evidence from legal cases through auction mechanisms, in accordance with applicable regulations.
Collaboration among all parties is crucial for the professional, transparent, and accountable handling of seized state assets.
The Public Prosecutor’s Office of Southeast Sulawesi will continue to oversee all stages of the handling of seized assets—including the follow-up on any unsold items—to ensure that asset recovery and contributions to state revenue are optimized in a sustainable manner. ***adh
Kejati Sultra Lelang 24 Barang Rampasan Negara Senilai Rp4,5 Miliar, Alat Berat dan Ore Nikel Mendominasi
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melaksanakan lelang serentak atas barang dan aset rampasan dan penyitaan dari tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), bertempat di Kantor Kejati Sultra, Kendaro, Kamis, 29 Oktober 2026.
Mengusung Tema” Sinergitas Pemilihan Aset Untuk Negeri”, Kejati Sultra melaksanakan kegiatan lelang serentak barang rampasan negara melibatkan 8 (delapan) Kejaksaan Negeri selaku satuan kerja penjual, dengan total nilai limit sebesar Rp4.568.349.000.
Kegiatan lelang tersebut dihadiri Kapolda Sultra, Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sultra, Andi Isna Renishwari Cinrapole serta perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kepala Kanwil Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Panca Putra Jaya.
Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta, mengatakan barang rampasan negara yang dilelang telah melalui serangkaian proses hukum sebelum ditetapkan untuk dilelang. Proses tersebut meliputi penyidikan, penyitaan, penelusuran aset, hingga pembuktian di persidangan.
“Barang-barang ini rinciannya ada, tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Tentu dimulai dari penyidik oleh teman-teman penyidik di bawah jajaran Pak Kapolda, penyitaan, penelurusan aset dan setelah itu koordinasi dalam rangka memperkuat alat bukti, kami terima, kami sidangkan, kami tuntut untuk dirampas negara dan kami yakinkan hakim, di jajaran pengadilan, kami periksa dengan baik hingga sampai dinyatakan dirampas oleh negara,” ujarnya.
Dia mengatakan, pelaksanaan lelang akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sementara itu, seluruh standar operasional prosedur (SOP) lelang diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Menurutnya, penegakan hukum harus memberikan dampak nyata, terutama terhadap tindak pidana bermotif ekonomi, seperti korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam.
“Sekarang bukan lagi sekadar mencari tersangka lalu dihukum tetapi yang utama bagaimana mengonekkan hasil kejahatan itu sebesar-besarnya untuk kami serahkan kembali ke negara,” ucapnya.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, total nilai limit lelang dari 24 item barang rampasan negara mencapai Rp4.568.349.000 dengan total 17 laporan polisi.
Barang rampasan yang dilelang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari alat berat, ore nikel, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, hingga tanah.
Kategori alat berat memiliki nilai limit Rp1,86 miliar dengan 6 item, meliputi excavator, dump truck, articulated dump truck (ADT), dan grader.
Sementara itu, enam item ore nikel memiliki nilai limit Rp1,72 miliar. Barang tersebut berasal dari perkara pertambangan.
Untuk kategori kendaraan roda empat, terdapat 5 item dengan nilai limit Rp775,2 juta. Kendaraan yang dilelang di antaranya truk tangki, Gran Max, Terios, APV, dan Ayla.
Adapun kendaraan roda dua terdiri dari 5 item dengan nilai limit Rp28,6 juta, meliputi CBR, Scoopy, Vixion, dan sepeda motor lainnya.
Selain itu, terdapat satu item tanah dengan nilai limit Rp178,6 juta, sebagaimana tercantum dalam data pemaparan. Dalam pemaparan tersebut, alat berat dan ore nikel mendominasi nilai lelang dengan kontribusi mencapai 78,5 persen dari total nilai lelang.
Pelaksanaan lelang barang rampasan negara ini menjadi bagian dari upaya penanganan barang bukti hasil perkara hukum melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelesaian barang rampasan negara yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan terus mengawal seluruh tahapan penyelesaian barang rampasan, termasuk menindaklanjuti objek yang belum terjual, agar pemulihan aset dan kontribusi terhadap penerimaan negara dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. ***adh
1 komentar