The Public Prosecutor’s Office is investigating alleged corruption regarding the conversion of forest land into plantations in Lampung
The Public Prosecutor’s Office has seized over 1 trillion rupiah and 166,000 US dollars in cash and deposited the funds with PT PSMI.
“The money was seized in connection with the investigation into alleged corruption regarding the use and exploitation of forest areas for sugarcane plantations within the PT Inhutani V concession in Lampung province,” Syaiful Bahri Siregar, Director of Investigation at the Junior Attorney General for Special Crimes (JAM Pidsus), told reporters at the Round Building in Jakarta on Thursday, September 10, 2026.
LATEST NEWS: Splashes and rain? The Galaxy A57 5G offers the solution with IP68 protection
Saiful Bahri Siregar explained that the case stems from the alleged illegal conversion of production forest land. PT Inhutani V previously held a forest management permit—granted under Forestry Ministerial Decree No. 398 of 1996—covering an area of approximately 55,157 hectares in Lampung.
However, since 2007, PT PSMI has been suspected of illegally managing and clearing forest land belonging to PT Inhutani V in the Way Kanan district. Approximately 32,375 hectares of this land were subsequently used for sugarcane plantations.
“In 2013, the board of directors of PT PSMI signed a Memorandum of Understanding (MoU) for a partnership with PT Inhutani V. However, the agreement was applied retroactively to 2007, indicating illegal activity,” said Saiful.
“The Ministry of Forestry, through the relevant directorate general, has also declared the agreement invalid,” he explained.
LATEST NEWS: Bitcoin stalls at US$80.000, Is “smart money” starting to rotate?
During the investigation—initially conducted by the Lampung Public Prosecutor’s Office before being taken over by the Attorney General’s Office—the investigative team questioned at least 47 witnesses and seized relevant documents.
Investigators also froze 10 operational accounts belonging to PT PSMI used for plantation management and are collaborating with accountants to accurately calculate the financial losses incurred by the state.
As a gesture of good faith, PT PSMI voluntarily handed over 1,003,184,000,000 rupiah (1.003 trillion rupiah) and 166,000 US dollars through one of its employees. This seizure has been authorized and sanctioned by the South Jakarta District Court.
The seized funds are now being deposited into the ‘Other Government Funds’ (RPL) account held by the Attorney General’s Office’s Special Crimes Division (Jampidsus) at a state-owned bank, Bank Syariah Indonesia (BSI). A portion of the money was also handed over during the press conference. Media attention serves as a form of transparency and public accountability.
LATEST NEWS: Gold at a crossroads: three dates that could determine gold’s direction this week
“Law enforcement efforts against corruption focus not only on punishing perpetrators but also on recovering state financial losses and improving governance to prevent similar incidents from recurring,” Saiful emphasized.
Investigators from the Attorney General’s Office are currently examining the involvement of other parties and finalizing the legal framework of the case. Meanwhile, the management of the seized assets will be transferred to the Asset Recovery Agency of the Attorney General’s Office. ***adh
Dugaan Korupsi Hutan Jadi Perkebunan di Lampung Dilidik Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dan menerima penitipan uang senilai lebih dari Rp 1 triliun serta US$ 166 ribu dari PT PSMI.
“Uang tersebut disita terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung,” ujar Direktur Penyidikan JAM Pidsus Syaiful Bahri Siregar kepada wartawan di Gedung Bundar, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari dugaan alih fungsi lahan hutan produksi secara melawan hukum. PT Inhutani V sebelumnya memegang izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996 atas areal seluas sekitar 55.157 hektar di Lampung.
Namun, sejak 2007, PT PSMI diduga menguasai dan membuka lahan hutan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan secara melawan hukum. Lahan seluas sekitar 32.375 hektar tersebut kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
“Pada tahun 2013, Direksi PT PSMI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pola kemitraan dengan PT Inhutani V. Namun, perjanjian tersebut memberlakukan aturan berlaku surut sejak tahun 2007, yang terindikasi sebagai perbuatan melawan hukum,” ujar Saiful.
‘Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal terkait juga telah menyatakan perjanjian tersebut tidak sah,” jelasnya.
Dalam perkembangan penyidikan yang semula ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih Kejagung, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 47 orang saksi serta menyita dokumen-dokumen terkait. Penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI serta berkoordinasi dengan auditor untuk penghitungan pasti kerugian keuangan negara.
Sebagai wujud iktikad baik, PT PSMI menyerahkan secara sukarela uang sebesar Rp 1.003.184.000.000 (Rp 1,003 triliun) dan US$ 166.000 melalui salah satu pegawainya. Penyitaan ini telah mengantongi izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Uang sitaan tersebut kini dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Jampidsus Kejagung pada bank Himbara, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagian fisik uang tunai tersebut turut dihadirkan dalam konferensi pers sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
“Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga difokuskan pada pemulihan kerugian keuangan negara serta perbaikan tata kelola agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Saiful.
Saat ini, penyidik Kejagung masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain serta merampungkan konstruksi hukum perkara tersebut. Sementara itu, untuk pengelolaan aset berbentuk fisik yang disita akan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset Kejagung. ***adh
