Ministry of Labor and PT PKSS seek competent employees
The Ministry of Labor (Kemnaker) and PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) are strengthening their cooperation to increase access to employment and improve the competencies of job seekers.
This cooperation is aimed at aligning the competencies of the workforce with the needs of the business community and increasing employment opportunities for the population.
LATEST NEWS: Suzuki XL7: a comfortable 7-seater family car for daily use
The cooperation was ratified with the signing of a joint agreement by the Secretary-General of the Ministry of Labor, Cris Kuntadi, and the Director of PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Sadmiadi, in Jakarta on Tuesday, September 1, 2026.
Secretary-General Cris Kuntadi of the Ministry of Labor emphasized that synergy between the government and the business community is necessary for the effective placement of employees and direct benefits for the community.
He stated that the needs of companies must align with the skills of potential employees from the very beginning. “We want this collaboration not to stop at the recruitment process, but also to ensure that job seekers possess competencies that align with the needs of the business community. In this way, an intersection is created between the needs of companies and the employability of the workforce,” said Cris.
According to Cris, the collaboration between PKSS and the Job Market Center (Pasker) of the Ministry of Labor has received a positive response. This is evident from the public’s enthusiasm for participating in the ‘walking interviews,’ which bring companies into direct contact with candidates.
LATEST NEWS: JAPER urges the Medan municipal government to draft a youth regulation
“The public’s enthusiasm for every ‘walking interview’ demonstrates that job seekers have a need for access to information and a transparent recruitment process. This also shows the public’s trust in the labor market services facilitated by the government and business partners,” he said.
Cris continued that public trust must be accompanied by transparent and responsible recruitment management.
Information regarding vacancies and selection procedures must be communicated accurately to prevent the public from becoming victims of fraud. He also warned the public to be wary of individuals posing as civil servants or institutions of the Ministry of Labor.
“If someone claiming to be from the Ministry of Labor asks for money during the application or internship procedure, the public should be on their guard. The official procedure does not require any form of compensation,” said Cris.
LATEST NEWS: Medan Public Prosecutor’s Office oversees Medan City Council work program through cooperation agreement (PKS)
In addition to increasing access to jobs, the agreement with the PKSS is also aimed at addressing the skills gap that prevents some potential employees from meeting company requirements.
For those who do not meet the initial requirements, the Ministry of Labor can facilitate competence improvement through vocational training at the Centers for Vocational and Productivity Training (BPVP) in various regions.
“We do not want job seekers who do not pass the selection procedure to simply give up. They must be given the opportunity to improve their competencies so that they have a greater chance of being hired next time,” said Cris. This training covers not only technical skills but also preparation for the selection process, including drafting a professional CV and practicing job interviews.
With this training, participants are expected to understand the needs of companies, better convey their competencies, and increase their readiness for the labor market. ***rel
Kemnaker dan PT PKSS Mencari Pekerja Berkompetensi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi pencari kerja.
Kolaborasi ini diarahkan untuk mempertemukan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Sadmiadi di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan sinergi pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar penempatan tenaga kerja dapat berlangsung efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan perusahaan perlu dipertemukan dengan kemampuan calon tenaga kerja sejak tahap awal.
“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja,” ujar Cris.
Menurut Cris, kolaborasi PKSS bersama Pusat Pasar Kerja (Pasker) Kemnaker selama ini mendapat respons positif. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan walking interview yang menjadi salah satu sarana mempertemukan perusahaan dengan kandidat secara langsung.
“Antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan walking interview menunjukkan bahwa pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi dan proses rekrutmen yang jelas. Ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan pasar kerja yang difasilitasi pemerintah bersama mitra dunia usaha,” katanya.
Kepercayaan masyarakat, lanjut Cris, harus diikuti dengan tata kelola penerimaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi mengenai lowongan maupun tahapan seleksi perlu disampaikan secara benar, agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang mengatasnamakan pejabat ataupun institusi Kemnaker.
“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” kata Cris.
Selain membuka akses kesempatan kerja, kesepakatan dengan PKSS turut diarahkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang membuat sebagian calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi perusahaan.
Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan awal, Kemnaker dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
“Kita tidak ingin pencari kerja yang belum lolos seleksi kemudian berhenti begitu saja. Mereka harus dibe rikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” ujar Cris.
Pembinaan tersebut tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan menghadapi proses seleksi, antara lain melalui penyusunan CV yang profesional dan simulasi wawancara.
Dengan pembekalan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami kebutuhan perusahaan, menyampaikan kompetensi secara lebih baik, dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. ***rel
1 komentar