Expanding access to vocational training in the regions: Ministry of Labour to build 60 training centers and train 1 million people
The Ministry of Labour (Kemnaker) aims to build 60 vocational training centers across various regions in Indonesia to increase public access to vocational training.
The ministry is also preparing to train 1 million people annually—fully funded by the government, including certification.
Minister of Labour Yassierli announced this during the National Working Meeting (Rakernas) of the Indonesian Higher Vocational Education Forum (FTPVI) in Jakarta on Tuesday, October 13, 2026.
“We will train 1 million people annually, fully funded by the government, including certification,” said Yassierli.
The training program focuses on enhancing workforce competencies to meet labor market demands. Equipped with relevant skills, participants are expected to be better prepared for the job market.
To align training programs with industry needs, the Ministry of Labour is optimizing the use of labor market data through Labor Market Intelligence (LMI) and updates to the Indonesian Standard Classification of Occupations (KBJI).
LATEST NEWS: The labor market is changing due to AI: 5 skills the younger generation needs
This data helps identify job and skill requirements within the business and industrial sectors.
Yassierli explained that skills are among the factors companies consider when assessing the suitability of potential employees for a position. The ‘skills-first’ approach highlights individual competencies as a key factor in this process.
“Companies leveraging big data are currently seeking competencies—or skills—and we are working to develop these within the Indonesian workforce,” Yassierli continued.
Aligning vocational training with labor market needs requires collaboration among the government, educational institutions, and the business sector to ensure that the competencies being developed become increasingly relevant to industry needs. ***rel
Perluas Akses Pelatihan Kerja di Daerah, Kemnaker Bangun 60 Balai Pelatihan dan Latih 1 Juta Orang
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi.
Kemnaker juga menyiapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja.
Untuk menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Data tersebut membantu memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan dunia usaha dan industri.
Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan.
Pendekatan skill-first menitikberatkan pada kompetensi seseorang sebagai pertimbangan dalam proses tersebut.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” lanjut Yassierli.
Penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar kompetensi yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan industri. ***rel
1 komentar