Bank J Trust, as creditor, requests that KPKNL Batam postpone the auction of assets due to ongoing criminal and inheritance-related legal disputes
The creditor, PT Bank J Trust Indonesia Tbk (Batam branch), has requested that the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in Batam postpone the auction of assets belonging to PT Pulau Cahaya Terang (PCT).
Represented by attorneys from the law firm Rudolf Naibaho & Partner, the bank has submitted a formal request to postpone the auction of the mortgaged assets to both the Batam branch of Bank J Trust and the KPKNL in Batam.
The request for postponement follows the scheduled auction of PT PCT’s assets, set for October 27, 2026. The creditor argues that the auction plan must be reconsidered, as the collateral in question remains the subject of ongoing legal disputes—encompassing both criminal and civil matters.
Through their legal counsel, Wandi Sihotang, S.H., and Rudolf Naibaho, S.H., the client has requested that the auction be deferred until there is legal clarity regarding the issues surrounding the collateral.
Key point: Police report filed with the Riau Islands Regional Police
In their request, the attorneys for PT PCT highlighted the existence of a police report—numbered LP/B/110/IX/2026/SPKT/Polda Kepulauan Riau, dated September 15, 2026—which has been filed with the Riau Islands Regional Police.
According to the creditor, the existence of this police report constitutes a significant reason to consider postponing the auction. “We are of the opinion that holding an auction before the criminal case has been resolved could lead to further legal complications in the future,” stated Rudolf Naibaho, SH, to the media on Tuesday, October 20, 2026.
LATEST NEWS: 24-hour trading of synthetic indices: tips for choosing the best broker and managing risks in crash and boom indices
The lawyers also pointed to the Regulation of the Minister of Finance (PMK) of the Republic of Indonesia No. 122 of 2023 concerning Guidelines for the Execution of Auctions—specifically Article 47, letter d—which they argue is relevant to the cancellation of scheduled auctions involving criminal cases.
On this basis, the debtor has requested that the collateral assets not be auctioned off until there is clarity regarding the ongoing criminal case.
Inheritance dispute filed with the Batam District Court
In addition to the criminal case, the collateral slated for auction is reportedly also the subject of a civil lawsuit concerning inheritance rights.
The case is registered with the Batam District Court under case number 440/Pdt.G/2026/PN Btm. The litigation reportedly involves a third party contesting the collateral in connection with an inheritance dispute.
LATEST NEWS: Key considerations when choosing copy trading software
The company maintains that the existence of this lawsuit must be taken into account before any auction takes place. This is because, if the legal status of the asset being auctioned remains in dispute, the auction could potentially lead to further complications for the parties involved, including prospective buyers or the eventual winner of the auction.
In their petition, the lawyer referred to Article 47, letter c, of PMK (Minister of Finance Regulation) No. 122 of 2023, which they argue pertains to the cancellation of a mortgage auction plan in the event that a lawsuit has been filed by a party other than the debtor.
KPKNL Batam reportedly issued a letter cancelling the auction
In the petition, the lawyer also stated that KPKNL Batam had previously issued a letter cancelling the auction, bearing the reference number PPL-133/KNL.0304/Pgl.3/2026.
According to the debtor, the letter essentially concerned the postponement of the auction until the case in question has reached a final legal resolution.
LATEST NEWS: The new Frank & Co. store at Delipark Medan: luxurious design, Frank Fire, and the “When You Know You Know” campaign
The existence of this letter served as one of the grounds for the debtor to once again request that the auction—scheduled for October 27, 2026—be postponed until the legal issues concerning the collateral have been clarified.
The debtor hopes that the Batam branch of Bank J Trust and KPKNL Batam will carefully consider all developments in the case before taking any further action.
Legal counsel claims that multiple letters have been sent
Legal counsel for PT Pulau Cahaya Terang stated that they have sent several letters to the Batam branch of Bank J Trust regarding the existence of a criminal dispute and requesting the postponement of the auction of the collateral.
According to the debtor, however, these requests have not resulted in the postponement they had hoped for, and the scheduled auction remains a subject of dispute. The legal advisor has also leveled allegations of bias in the auction process, claiming that certain parties may have had economic interests.
However, these allegations originate from the debtor’s legal advisor and require further clarification and evidence. The submitted documents contain no information regarding an official response from Bank J Trust Batam Branch or the KPKNL Batam concerning these allegations. ***obs
Debitur Bank J Trust Minta Pejabat Lelang KPKNL Batam Tunda Lelang Aset, Ada Sengketa Pidana dan Warisan
Debitur PT Bank J Trust Indonesia Tbk Cabang Batam, memohon pada Pejabat Lelang KPKNL Batam untuk melakukan penundaan lelang aset PT Pulau Cahaya Terang (PCT).
Melalui kuasa hukumnya dari Law Firm Rudolf Naibaho & Partner, telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang aset yang menjadi objek jaminan hak tanggungan, yang ditujukan kepada pihak Bank J Trust Cabang Batam dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.
Permohonan penundaan itu disampaikan menyusul rencana pelaksanaan lelang aset PT PCT pada 27 Oktober 2026. Pihak debitur menilai, rencana lelang tersebut perlu ditinjau kembali, karena objek agunan yang akan dilelang masih berkaitan dengan permasalahan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.
Melalui kuasa hukumnya, Wandi Sihotang, S.H., dan Rudolf Naibaho, S.H., kliennya meminta agar pelaksanaan lelang ditunda sampai terdapat kejelasan hukum atas perkara-perkara yang berkaitan dengan objek agunan tersebut.
Soroti Laporan Polisi di Polda Kepulauan Riau
Dalam permohonannya, kuasa hukum PT PCT menyoroti adanya laporan polisi dengan nomor LP/B/110/IX/2026/SPKT/Polda Kepulauan Riau tertanggal 15 September 2026 yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
Menurut pihak debitur, keberadaan laporan polisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mempertimbangkan penundaan lelang. “Kami berpandangan bahwa pelaksanaan lelang sebelum permasalahan pidana memperoleh kejelasan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari,” sebut Rudolf Naibaho SH pada awak media, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kuasa hukum juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, khususnya Pasal 47 huruf d, yang menurut mereka relevan dengan persoalan pembatalan rencana pelaksanaan lelang yang berkaitan dengan perkara pidana.
Atas dasar itu, pihak debitur meminta agar aset yang menjadi objek agunan tidak dilelang terlebih dahulu sampai terdapat kejelasan mengenai perkara pidana yang sedang dilaporkan tersebut.
Terdapat Gugatan Sengketa Warisan di Pengadilan Negeri Batam
Selain persoalan pidana, objek agunan yang direncanakan untuk dilelang juga disebut sedang menjadi objek sengketa perdata terkait warisan.
Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 440/Pdt.G/2026/PN Btm. Gugatan itu disebut melibatkan pihak ketiga yang mempermasalahkan objek agunan dalam kaitannya dengan sengketa warisan.
Pihak perusahaan menilai, keberadaan gugatan tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum lelang dilaksanakan. Pasalnya, apabila status hukum objek yang dilelang masih disengketakan, pelaksanaan lelang berpotensi memunculkan persoalan lanjutan yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk calon pembeli atau pemenang lelang.
Dalam permohonannya, kuasa hukum merujuk pada Pasal 47 huruf c PMK Nomor 122 tahun 2023, yang menurut mereka berkaitan dengan pembatalan rencana lelang hak tanggungan apabila terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur.
KPKNL Batam Disebut Pernah Mengeluarkan Surat Pembatalan Lelang
Dalam materi permohonan tersebut, kuasa hukum juga menyampaikan bahwa KPKNL Batam sebelumnya telah mengeluarkan surat Pernyataan Pembatalan Lelang nomor PPL-133/KNL.0304/Pgl.3/2026.
Menurut pihak debitur, surat tersebut pada intinya berkaitan dengan penundaan lelang sampai perkara yang dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap.
Keberadaan surat tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar bagi pihak debitur untuk kembali meminta agar rencana lelang pada 27 Oktober 2026 tidak dilanjutkan sebelum persoalan hukum yang berkaitan dengan objek agunan memperoleh kejelasan.
Pihak debitur berharap agar Bank J Trust Cabang Batam dan KPKNL Batam mempertimbangkan seluruh perkembangan perkara tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Kuasa Hukum Klaim Telah Berulang Kali Mengirimkan Surat
Kuasa hukum PT Pulau Cahaya Terang menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank J Trust Cabang Batam mengenai keberadaan sengketa pidana dan permintaan penundaan lelang objek agunan.
Namun, menurut pihak debitur, permintaan tersebut belum menghasilkan penundaan sebagaimana yang mereka harapkan, sementara rencana pelaksanaan lelang tetap menjadi persoalan yang dipermasalahkan.
Kuasa hukum juga menyampaikan dugaan mengenai ketidaknetralan dalam proses lelang dan menduga adanya potensi kepentingan ekonomis yang melibatkan pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, dugaan tersebut merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum debitur yang masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Belum terdapat informasi dalam materi yang disampaikan mengenai tanggapan resmi Bank J Trust Cabang Batam maupun KPKNL Batam atas tudingan tersebut. ***obs
1 komentar