Use of North Sumatra’s regional budget (APBD) must have a tangible impact on the community
The Acting Regional Secretary of North Sumatra Province, Timur Tumanggor, emphasized the importance of utilizing the regional budget (APBD) for priority programs that have a tangible impact on the community.
He stated that every rupiah spent must have a clear purpose, support development priorities, and be executed effectively, efficiently, and responsibly.
LATEST NEWS: Alternative Medan-Berastagi route expected to be completed by 2029
Timur Tumanggor made these remarks during the opening of the 14th webinar session of 2026—themed “SMART APBD: Effective Spending, Maximum Impact”—held in the Regional Secretary’s meeting room at the North Sumatra Governor’s Office (Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan) on Thursday, September 3, 2026.
The webinar, organized online by the North Sumatra Human Resources Development Agency (BPSDM), was attended by 1,400 civil servants from the North Sumatra provincial government, district and municipal administrations, and various vertical agencies.
In his address, Timur stated that the Regional Budget (APBD) is not merely a financial document but a primary instrument for regional development. Consequently, the success of the APBD is measured not only by high budget realization rates but, above all, by the extent to which government spending generates results, effects, and tangible impacts for the community.
“The SMART APBD theme reminds us that every rupiah spent must have a clear purpose, support development priorities, be executed effectively and efficiently, and be subject to accountability. We must shift our focus from the amount of budget utilized to the results and benefits generated,” he said.
LATEST NEWS: Green jobs are expected to create up to 9 million new jobs in the next 10 years
Timur also emphasized the importance of optimizing the use of the regional budget (APBD). First, regional spending must align with national and regional development priorities, ensuring that programs and activities genuinely address community needs and maintain a clear link to development goals.
Second, planning and budgeting must increasingly rely on data and evidence. He stated that every budgetary decision should be based on the actual challenges facing the community, rather than merely on annual routines.
Third, efficiency must become part of the organizational culture. Regional agencies must continuously identify expenditures that yield low added value and reallocate resources to programs that offer greater benefits.
Fourth, oversight mechanisms need to be strengthened from the outset. Timur noted that the government’s internal oversight body (APIP) plays a role not only in identifying errors but also in preventing risks, managing inefficiencies, and improving the quality of governance.
LATEST NEWS: Ministry of Labor and PT PKSS seek competent employees
“I hope this event does not remain merely a ceremonial affair. Take the presentations seriously, make the most of the discussion sessions, and translate the knowledge gained into concrete improvements within your respective work environments,” he said.
Meanwhile, Agustinus Panjaitan, Head of the North Sumatra Provincial Human Resources Development Agency (BPSDM), stated that the webinar was attended by 1,400 participants. He added that BPSDM North Sumatra remains committed to providing a platform for all civil servants (ASN) to develop their competencies.
According to Agustinus, enhancing competencies is no longer merely an administrative obligation but an absolute necessity for the ASN (State Civil Apparatus) to remain relevant amidst organizational demands and contemporary challenges. Therefore, human resource development must be an ongoing process.
He explained that the webinar aimed to improve the ASN’s competence and understanding regarding the development of work programs that have a direct impact on the community.
LATEST NEWS: 12,128 participants start the fourth cohort of the national vocational training program
Furthermore, the activity is expected to enhance budget analysis skills, ensuring that allocated resources are not wasted but instead generate added value.
The webinar also serves as a means to train civil servants (ASN) in formulating budgets based on regional priorities and actual public needs. Additionally, the activity is expected to foster a culture of information transparency at every stage of regional budget (APBD) utilization.
“Through this webinar, we are not only strengthening the ASN’s learning culture but also ensuring that every rupiah spent is legally and administratively accountable, and that the APBD functions as a smart and sustainable stimulus for the regional economy,” he concluded. ***rel
Penggunaan APBD Sumatera Utara Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan, menurutnya, harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis, 3 September 2026.
Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring tersebut diikuti 1.400 ASN dari lingkungan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Dalam arahannya, Timur menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” ucapnya.
Timur juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan.
Kedua, perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran, menurutnya, harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja. Setiap perangkat daerah perlu terus mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah dan mengarahkan sumber daya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.
Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kata Timur, tidak hanya berperan menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan menyebutkan webinar tersebut diikuti 1.400 peserta. BPSDM Sumut, katanya, terus berkomitmen menyediakan wadah bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kompetensi.
Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mutlak agar ASN tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan tantangan zaman. Karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan analisis anggaran agar alokasi dana tidak sekadar habis terserap, tetapi mampu memberikan nilai tambah.
Webinar tersebut juga menjadi sarana melatih ASN agar mampu menyusun anggaran berbasis prioritas daerah dan kebutuhan riil publik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD.
“Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***rel
1 komentar