Siak Public Prosecutor’s Office Oversees Village Development
Heri Yulianto, Head of the Siak Public Prosecutor’s Office in Riau, emphasized the office’s commitment to strengthening village governance and oversight, aiming to achieve equitable and fair development. “Progressive villages, and prosperous residents.”
This message was conveyed by Siti Lauriyanti Imran, S.H., M.Kn., Head of the Civil and State Administrative Law Division at the Siak Public Prosecutor’s Office, during a legal assistance meeting regarding the management of village development funds, held in Siak District, Siak Regency, on Thursday, September 24, 2026.
LATEST NEWS: Data on foreign workers can serve as a benchmark for preparing the Indonesian workforce
Although villages have been granted greater authority and larger budgets, the prosecutor—an avid basketball fan—noted an upward trend in corruption cases involving village officials.
Lauriyanti emphasized that oversight of village funds is a top priority to ensure the money is utilized effectively, particularly for poverty alleviation and strengthening villages in the face of climate change.
Furthermore, support for food security programs and the development of village potential is crucial. Village funds serve as an essential tool for rural development, aimed at improving community well-being and reducing economic inequality.
“We must ensure that village funds are managed in a proper, transparent, and accountable manner so that they genuinely yield benefits for the community,” she advised the village chiefs and administrators present.
LATEST NEWS: Education Minister Nadiem Makarim sentenced to 9 years in prison and 548 billion rupiah in restitution
Lauri, an elegant female public prosecutor, also emphasized that the success of village development depends not only on the role of the central government but also on the active participation of the community and local authorities in managing and overseeing the allocated budget.
On behalf of the Public Prosecutor’s Office, Lauri called upon all parties to commit to supporting government programs aimed at fostering sustainable and equitable village development.
Prosecutor Lauri hopes that independent and prosperous villages will emerge in the future through the achievement of a “Zero Corruption” goal, where the law truly guides every policy-making process for the well-being of the community. ***adh
JPN Kejari Siak Kawal Pembangunan Desa
Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Riau, Heri Yulianto menegaskan komitmen Kejaksaan dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan bebas dari penyimpangan. Desa Maju, Rakyat Makmur dan Sejahtera.
Hal ini disampaikan Kajari Siak Heri Yulianto melalui Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Siak, Siti Lauriyanti Imran, S.H. M.Kn dalam kegiatan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejari Siak terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa yang di gelar di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kamis 24 September 2026.
Meskipun desa telah diberikan kewenangan dan anggaran yang lebih besar, jaksa perempuan penggemar olahraga Basket ini memberikan catatan serius mengenai tren peningkatan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa.
Kasubsi Datun Kejari Siak lauri menekankan bahwa pengawasan dana desa menjadi prioritas utama untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, terutama dalam upaya penanganan kemiskinan, penguatan desa dalam menghadapi perubahan iklim.
Serta dukungan terhadap program ketahanan pangan dan pengembangan potensi desa. Dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Kita harus memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pesannya kepada sejumlah kepala desa dan unsur pemerintahan desa yang hadir pada kegiatan hari itu.
Lauri, jaksa perempuan cantik ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada peran pemerintah pusat, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengawasi anggaran yang telah dialokasikan.
Lauri, atas nama Kejaksaan mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Jaksa Lauri berharap ke depan dapat terwujudnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera dengan pencapaian target “Zero Korupsi”, di mana hukum benar-benar menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. ***adh
