Public Prosecutor’s Office questions multiple witnesses again in alleged corruption case involving the MBG program
The Public Prosecutor’s Office, through the investigative team of the Deputy Attorney General for Special Crimes, is continuing its investigation into alleged corruption regarding the management of the free nutritious meals (MBG) program at the National Food Agency.
On Tuesday, September 1, 2026, investigators from the Special Crimes Division (JAM Pidsus) questioned five witnesses. The questioning concerned alleged irregularities in the implementation of the MBG program for the 2025–2026 period. All five witnesses appeared when summoned by the JAM Pidsus investigators.
Anang Supriatna, Head of the Legal Information Center at the Public Prosecutor’s Office, stated that the witnesses questioned included four civil servants (ASN) from the National Food Agency (BGN) and one individual from a foundation. The witnesses were identified as BAS, FHKP, SDS, and DP—officials from the National Food Agency (BGN)—and MS from the EMAB Foundation.
“The investigators questioned the witnesses to strengthen the evidence and complete the case file,” said Anang Supriatna, Head of the Legal Information Center at the Public Prosecutor’s Office, in a written statement.
The Public Prosecutor’s Office has not yet clarified the specific roles and connections of each witness in the alleged corruption case. Their statements will be used to examine the program’s administrative processes, including the relationships between the National Food Agency (BGN), the foundation, and the private sector entities involved.
Investigators are still gathering information before determining the next legal steps. Anang assured that the investigation was conducted in a professional, independent, and responsible manner, while upholding the presumption of innocence.
LATEST NEWS: UNPRI Graduation Ceremony: Adaptive Graduates in the AI Era
Questioning witnesses is also part of the investigators’ efforts to gather evidence in the case. To date, the Public Prosecutor’s Office has not disclosed the amount of financial loss suffered by the state.
In an earlier development, the Public Prosecutor’s Office, through the Deputy Attorney General for Special Crimes, designated seven individuals as suspects. One of the latest suspects is Brigadier General Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Secretary to the Deputy Attorney General for Promotion and Cooperation at the BGN. Former BGN head Dadan Hindayana has also been named a suspect.
Investigators suspect bribery regarding the establishment of Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG). Lead investigator Syarief Sulaeman Nahdi of Jampidsus previously stated that Dadan allegedly received cash—in both rupiah and foreign currency—from parties seeking to become partners in the MBG program. The funds were reportedly linked to the allocation of SPPG locations.
In addition to the alleged bribery, the investigation covers accusations of price inflation or excessive profit margins in the procurement of goods relative to prices set by the State Nutrition Agency (BGN).
LATEST NEWS: GAMKI, strategic partner of the Government of North Sumatra in regional development
The investigation focuses on items such as shoes, socks, and electric motorcycles. However, the Public Prosecutor’s Office has not yet released details regarding the value of the purchases, the parties responsible, or the magnitude of the alleged profit margins.
Investigators are currently cross-referencing witness statements with financial transaction records and electronic evidence. The Public Prosecution Service has stated that the investigation will continue in order to trace financial flows and the possible involvement of other parties. The legal status of each party will be determined as evidence is gathered, in accordance with applicable law. ***adh
Lagi, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi Dugaan Korupsi MBG
Kejaksaan Agung lewat tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus terus mengembangkan penanganan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional.
Terbaru, Selasa 1 September 2026, penyidik JAM Pidsus memeriksa lima saksi. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG periode 2025–2026. Kelima saksi hadir memenuhi panggilan penyidik Jampidsus.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, saksi yang diperiksa terdiri dari empat aparatur sipil negara (ASN) BGN dan satu pihak yayasan. Mereka masing-masing berinisial BAS, FHKP, SDS, dan DP selaku ASN BGN, serta MS dari Yayasan EMAB.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya.
Kejagung belum menjelaskan peran dan hubungan setiap saksi dengan dugaan korupsi tersebut. Keterangan mereka akan digunakan untuk mendalami proses tata kelola program, termasuk hubungan antara BGN, yayasan, dan pihak swasta yang terlibat. Penyidik masih mengumpulkan informasi sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Anang memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan saksi juga menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Hingga kini, Kejagung belum menyampaikan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka terbaru ialah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana juga disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik menduga terdapat praktik suap dalam pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi sebelumnya menyebut Dadan diduga menerima uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dari pihak yang ingin menjadi mitra program MBG. Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan pengaturan lokasi SPPG.
Selain dugaan suap, penyidikan juga mencakup dugaan penggelembungan harga atau mark-up pengadaan barang di bawah BGN. Barang yang disebut dalam penyidikan antara lain sepatu, kaus kaki, dan motor listrik. Namun, Kejagung belum merinci nilai pengadaan, pihak yang bertanggung jawab, maupun besaran dugaan mark-up tersebut.
Penyidik masih mencocokkan keterangan para saksi dengan dokumen transaksi keuangan dan bukti elektronik. Kejagung menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Status hukum setiap pihak tetap mengikuti proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **adh
