Public Funds Spent, Flooding Persists: Rion Arios Demands Transparency in North Medan Infrastructure Projects via the Belawan District Attorney’s Office
A prominent community figure in North Medan, Rion Arios, S.H., M.H., has urged the Belawan District Attorney’s Office—specifically its Special Crimes Division—to summon and examine officials from the Medan City Government, as well as the companies contracted for road construction, drainage, and flood control projects. These projects were funded by the regional budget (APBD) during the administration of Medan Mayor Bobby Nasution.
According to Rion, such an investigation is essential to ensure accountability for the use of public funds—particularly regarding infrastructure projects that consumed hundreds of billions of rupiah yet have failed to resolve the persistent flooding issues in the North Medan area.
LATEST NEWS: ‘Poliran’ Program Receives Praise: Collaboration Is Key to Reducing Unemployment
Rion Arios, who serves as the Chair of the PDI-P’s Medan Labuhan District branch and is also a legal practitioner, hopes that law enforcement will go beyond mere administrative reviews. He calls for a deeper probe into potential corruption, collusion, and nepotism (KKN) throughout the entire project lifecycle—from planning and procurement to execution and final payment.
“The indications are quite clear. Despite the expenditure of hundreds of billions of rupiah, problems with drainage and flood control remain unresolved whenever it rains. It is only natural for the public to question and suspect the potential misappropriation of public funds. Therefore, we urge the Special Crimes Team at the Belawan District Attorney’s Office to investigate these alleged offenses, which could potentially result in losses to the state,” Rion asserted.
The PDI-P member added that the Prosecutor’s Office must conduct a comprehensive audit of how the budget was utilized—covering everything from project planning, the tender process, the selection of winning contractors, contract values, technical specifications, and the actual volume of work performed, to the final payments made to the contractors.
According to him, if any indications of tender rigging, conflicts of interest, work that fails to meet contractual specifications, volume shortfalls, price mark-ups, or abuse of authority are uncovered, all involved parties must be investigated in accordance with the law.
LATEST NEWS: Sumarni Yassierli Urges Employers to Create More Job Opportunities for Persons with Disabilities
“Public funds—which should be used to address flooding and develop infrastructure—must not end up failing to deliver their intended benefits. We urge the Belawan District Attorney’s Office to have the courage to investigate this matter professionally and transparently. If evidence emerges implicating government officials or private-sector entities, no one should be shielded,” he stated.
Rion further emphasized that law enforcement must not be selective. Investigations must be grounded in evidence and legal facts, including holding those who held authority over the policy-making or execution of these projects at the time accountable.
“This concerns the interests of the people in North Medan. Residents need proper roads, functional drainage, and tangible flood-control solutions—not just projects that merely consume the budget. Public funds must be accounted for,” he concluded. ***obs
Tags: Rion Arios, Belawan District Attorney’s Office (Kejari Belawan), alleged corruption in Medan flood-control projects, North Medan drainage projects, Medan’s regional budget (APBD) under Bobby Nasution, Special Crimes Division of the Belawan District Attorney’s Office investigating Medan infrastructure projects, corruption in North Medan flood control, rigging of drainage project tenders in Medan, budget mark-ups in Medan flood-control projects, collusion/nepotism/corruption (KKN) in Medan City Government-funded projects, oversight of Medan infrastructure projects, budget transparency for flood-control initiatives, state financial losses in drainage projects, law enforcement regarding Medan government projects, controversy surrounding Bobby Nasution’s flood-control projects, Rion Arios (PDI-P Medan Labuhan), investigation into road and drainage projects in Medan, North Medan, Medan Labuhan, Medan City, North Sumatra, Belawan District Attorney’s Office, Medan City Government, Special Crimes Division (Pidsus)
Hashtags: #RionArios #KejariBelawan #MedanCorruption #MedanFloodProjects #MedanRegionalBudget #NorthMedan #AllegedCorruption #SpecialCrimesDivision #BobbyNasution #MedanCityGovernment #MedanDrainage #FloodControl #PublicFunds #KKN #BudgetTransparency #LawEnforcement #MedanFlooding #MedanInfrastructure #InfrastructureCorruption #ProjectScandal #ProjectInvestigation #MedanNews #NorthSumatra #PDIPerjuangan #LawAndJustice #RionArios #KejariBelawan #AllegedCorruption #MedanFloodProjects #MedanRegionalBudget #BobbyNasution #MedanCityGovernment #NorthMedan #PublicFunds #KKN #BudgetTransparency #LawEnforcement #MedanInfrastructure #MedanFlooding #MedanNews #NorthSumatra #SpecialCrimesDivision #MedanDrainage #ProjectInvestigation #LawAndJustice
Uang Rakyat Habis, Banjir Tak Usai: Rion Arios Gugat Transparansi Proyek Infrastruktur Medan Utara ke Kejari Belawan
Tokoh masyarakat Medan Utara, Rion Arios, S.H., M.H., meminta Kejaksaan Negeri Belawan melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) segera memanggil dan memeriksa pihak Pemerintah Kota Medan serta perusahaan pelaksana proyek pembangunan jalan, drainase, dan pengendalian banjir yang menggunakan anggaran APBD pada masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Menurut Rion, pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat, terutama terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menyerap anggaran hingga ratusan miliar rupiah, tetapi dinilai belum menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Medan bagian Utara.
Rion Arios yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Labuhan sekaligus praktisi hukum berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pembayaran proyek.
“Indikasinya cukup jelas. Meskipun sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, persoalan drainase dan pengendalian banjir setiap kali hujan turun tidak juga selesai. Wajarlah masyarakat mempertanyakan dan mencurigai kemungkinan adanya penyelewengan anggaran uang rakyat. Untuk itu, kami berharap Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belawan mengusut dugaan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut,” tegas Rion.
Kader PDI Perjuangan ini menambahkan, Kejaksaan perlu menelusuri secara menyeluruh aliran penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan kegiatan, proses tender, penetapan perusahaan pemenang, nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga realisasi pembayaran kepada kontraktor.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekurangan volume, mark-up harga, maupun penyalahgunaan kewenangan, seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mengatasi banjir dan membangun infrastruktur justru tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Kami meminta Kejari Belawan berani mengusut persoalan ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat maupun pihak swasta, jangan ada yang dilindungi,” ujarnya.
Rion juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum, termasuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan maupun pelaksanaan proyek pada masa tersebut.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat Medan Utara. Warga membutuhkan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan solusi pengendalian banjir yang nyata, bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. ***obs
Tag: Rion Arios, Kejari Belawan, dugaan korupsi proyek banjir Medan, proyek drainase Medan Utara, APBD Medan Bobby Nasution, Pidsus Kejari Belawan usut proyek infrastruktur Medan, korupsi pengendalian banjir Medan Utara, pengaturan tender proyek drainase Medan, mark-up anggaran proyek banjir Medan, KKN proyek APBD Pemkot Medan, pengawasan proyek infrastruktur Medan, transparansi anggaran banjir Medan, kerugian keuangan negara proyek drainase, penegakan hukum proyek pemerintah Medan, Bobby Nasution proyek banjir kontroversi, PDI Perjuangan Medan Labuhan Rion Arios, investigasi proyek jalan drainase Medan, Medan Utara, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Belawan, Pemerintah Kota Medan, Tim Pidana Khusus (Pidsus)
Hashtag: #RionArios #KejariBelawan #KorupsiMedan #ProyekBanjirMedan #APBDMedan #MedanUtara #DugaanKorupsi #PidsusKejariBelawan #BobbyNasution #PemkotMedan #DrainaseMedan #PengendalianBanjir #UangRakyat #KKN #TransparansiAnggaran #PenegakanHukum #MedanBanjir #BanjirMedan #InfrastrukturMedan #KorupsiInfrastruktur #SkandalProyek #InvestigasiProyek #BeritaMedan #SumateraUtara #PDIPerjuangan #HukumDanKeadilan #RionArios #KejariBelawan #DugaanKorupsi #ProyekBanjirMedan #APBDMedan #BobbyNasution #PemkotMedan #MedanUtara #UangRakyat #KKN #TransparansiAnggaran #PenegakanHukum #InfrastrukturMedan #BanjirMedan #BeritaMedan #SumateraUtara #Pidsus #DrainaseMedan #InvestigasiProyek #HukumDanKeadilan
