The Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) reports environmental damage caused by heavy machinery operations in the Karang Gading Nature Reserve

Latest Cuan1 Dilihat

The Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) reports environmental damage caused by heavy machinery operations in the Karang Gading Nature Reserve

Operations involving heavy machinery—which are suspected of causing environmental damage in the Karang Gading Nature Reserve, located in Hamlet XV, Paluh Kurau Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency, North Sumatra—have led to two individuals being identified as suspects.

Information obtained by journalists in Karang Gading indicates that the individuals involved are Indriyanto, the heavy machinery operator, and Hanifan, who reportedly acted as the work supervisor representing the landowner, identified as AL**G.

LATEST NEWS: North Sumatra’s Revised 2026 Regional Budget Focuses on Infrastructure and Post-Disaster Recovery

The two suspects were arrested by the BKSDA in Stabat on August 24, 2026. They were subsequently handed over by BKSDA officers in Stabat to the Belawan Harbor Police in connection with the operations allegedly carried out in the Karang Gading Nature Reserve.

Report from Stabat BKSDA Police

This case began when Stabat BKSDA officers discovered heavy machinery within the Karang Gading Wildlife Sanctuary. The activity was subsequently reported to the Belawan Harbor Police for further investigation and processing.

Following questioning and investigation, the two suspects were formally identified.

As part of the case, the police arrested Indriyanto, who is suspected of operating the heavy machinery. Hanifan was also present at the site and reportedly acted as the work supervisor on behalf of the landowner, as documented in police report no. LP/858/VIII/2026/Belawan Harbor Police.

LATEST NEWS: Ministry of Manpower Proposes Strengthening ASEAN Guidelines on Inclusive Employment

Charged under forestry laws

In this case, the two suspects are being prosecuted under Article 78(2) in conjunction with Article 50(3)(a) of Forestry Law No. 41 of 1999. This provision prohibits certain activities in forest areas without a valid legal basis.

Their designation as suspects indicates that investigators have established the two individuals’ alleged involvement in the activities in question. However, further evidence will be gathered during the investigation and subsequent legal proceedings.

The roles of each suspect in the investigation

To resolve this case, investigators must examine not only the activities of the heavy equipment operator but also the role of Hanifan as the work supervisor. He reportedly represents the landowner—allegedly named Along—who is a known figure in Hamparan Perak and the surrounding area.

Indriyanto is suspected of operating the heavy machinery at the site, while Hanifan is suspected of supervising the operations. It is also crucial for the police to identify the landowner who commissioned the work, determine who rented or provided the heavy machinery, and establish the purpose for which the activities were carried out.

Investigating other parties will be essential if the inquiry reveals that others were involved in the activities.

LATEST NEWS: Governor Bobby encourages 5,000 SMEs in North Sumatra to utilize free halal certification incentives

Protected area of ​​concern

The presence of heavy machinery in the Karang Gading Wildlife Sanctuary is a cause for concern, as protected areas play a vital role in preserving ecosystems and the habitats of various animal species.

Activities such as felling trees, excavating, raising ground levels, or altering the terrain using heavy machinery can have a negative environmental impact if carried out without a permit and in violation of the protected area’s management regulations.

Consequently, the legal proceedings in this case are expected to clearly establish who is responsible for these activities.

Police expect to identify the perpetrators

Legal and environmental expert Frans L. Purba, S.H., M.H., told reporters that designating Indriyanto and Hanifan as suspects is expected to provide investigators with a lead to identify others involved in these activities.

“Operators of heavy machinery generally work based on specific orders or instructions. Field supervisors, too, may operate under directives from parties with a vested interest in the work,” he wrote in an email received on Friday, August 28, 2026.

LATEST NEWS: JAM Datun Introduces Adhyaksa Chambers to Handle Public Disputes Involving State-Owned Enterprise Employees

Therefore, investigators are expected to examine the statements made by the two suspects, documents regarding the land, ownership or control of the heavy machinery, as well as communications and transactions related to the operations at the site.

Thus, the legal process will not stop with those working on-site but could expose the entire chain of activities if other parties are indeed responsible.

This case is currently being handled by the Belawan Port Police, following a report filed by officials from Stabat. Both suspects will be prosecuted in accordance with applicable laws and regulations.

The presumption of innocence remains in effect for all parties until a final and binding judicial ruling has been issued. ***obs

 

google translate

 

BKSDA Laporkan Aktivitas Alat Berat Merusak Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading

Aktivitas pekerjaan menggunakan alat berat yang diduga merusak lingkungan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Dusun XV, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berujung pada penetapan dua orang sebagai tersangka.

Informasi yang diperoleh wartawan di Karang Gading menyebutkan, keduanya masing-masing Indriyanto, selaku operator alat berat dan Hanifan, yang disebut sebagai pengawas pekerjaan sekaligus mewakili pemilik lahan dengan inisial AL**G.

Kedua tersangka diamankan pada 24 Agustus 2026, oleh pihak BKSDA Stabat yang kemudian diserahkan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Stabat kepada Polres Pelabuhan Belawan terkait aktivitas pekerjaan yang diduga berlangsung di dalam kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading.

Dilaporkan Petugas BKSDA Stabat

Kasus ini bermula dari adanya temuan petugas BKSDA Stabat mengenai aktivitas alat berat di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading. Aktivitas tersebut kemudian dilaporkan kepada Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan, keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil penanganan perkara, polisi mengamankan Indriyanto yang diduga bertugas sebagai operator alat berat. Sementara Hanifan berada di lokasi dan disebut bertindak sebagai pengawas pekerjaan yang mewakili pemilik lahan, tercatat dalam Laporan Polisi nomor LP/858/VIII/2026/Polres Pelabuhan Belawan.

Dijerat Pasal Kehutanan

Dalam perkara ini, kedua tersangka diproses berdasarkan Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan melakukan kegiatan tertentu di dalam kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah.

Penetapan tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan dugaan keterlibatan kedua orang tersebut dalam aktivitas yang menjadi objek perkara. Namun, pembuktian lebih lanjut tetap akan dilakukan melalui proses penyidikan dan tahapan hukum berikutnya.

Peran Masing-masing Tersangka Didalami

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik tidak hanya perlu mendalami aktivitas operator alat berat, tetapi juga peran Hanifan sebagai pengawas pekerjaan yang disebut mewakili pemilik lahan yang diduga bernama Along yang cukup dikenal di kawasan Hamparan Perak dan sekitarnya.

Indriyanto diduga menjalankan alat berat di lokasi, sedangkan Hanifan diduga bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan. Polisi juga penting untuk mengungkap siapa pemilik lahan, siapa yang memerintahkan pekerjaan, siapa yang menyewa atau menyediakan alat berat, serta untuk kepentingan apa aktivitas tersebut dilakukan.

Pendalaman terhadap pihak-pihak lain menjadi penting apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut.

Kawasan Konservasi Jadi Perhatian

Keberadaan alat berat di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading menjadi perhatian karena kawasan konservasi memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa.

Aktivitas pembukaan, penggalian, penimbunan maupun perubahan kondisi lahan menggunakan alat berat berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan apabila dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.

Karena itu, proses hukum dalam perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Polisi Diharapkan Ungkap Aktor di Balik Aktivitas

Praktisi Hukum dan Lingkungan Frans L Purba, S.H., M.H. kepada wartawan menyampaikan, agar penetapan Indriyanto dan Hanifan sebagai tersangka diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

”Sebab, dalam aktivitas penggunaan alat berat, operator pada umumnya menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah atau instruksi tertentu. Begitu pula pengawas lapangan dapat saja bekerja berdasarkan penugasan dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap pekerjaan,” katanya dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat, 28 Agustus 2026.

Untuk itu, penyidik diharapkan mendalami keterangan kedua tersangka, dokumen terkait lahan, kepemilikan atau penguasaan alat berat, serta komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi.

Dengan demikian, proses hukum tidak berhenti pada pihak yang berada di lapangan, tetapi dapat mengungkap keseluruhan rangkaian kegiatan apabila memang terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab.

Perkara ini kini ditangani Polres Pelabuhan Belawan berdasarkan laporan petugas BKSDA Stabat. Kedua tersangka akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***obs