North Sumatra’s Revised 2026 Regional Budget Focuses on Infrastructure and Post-Disaster Recovery
North Sumatra Governor Muhammad Bobby Afif Nasution presented an overview of the draft regional regulation (Ranperda) regarding the amendment of the North Sumatra provincial budget for the 2026 fiscal year.
The North Sumatra provincial budget for 2026 focuses on strengthening infrastructure development, post-disaster recovery, basic services, and other priority programs.
LATEST NEWS: North Sumatra Accelerates Repair of Disaster-Damaged Water Infrastructure
The submission of the draft regional regulation follows an agreement between the North Sumatra provincial government (Pemprov) and the North Sumatra Regional House of Representatives (DPRD) regarding amendments to the General Regional Budget Policy (KUA) and the Provisional Budget Priorities and Ceilings (PPAS) for the 2026 fiscal year.
On this occasion, Bobby expressed his appreciation to the leadership and all members of the North Sumatra DPRD for their attention, cooperation, and commitment to the intensive, constructive, and collaborative execution of all stages of the revised 2026 regional budget process.
“The preparation of this revised regional budget (APBD) was undertaken to respond to the economic, social, and fiscal dynamics that have evolved since the initial adoption of the APBD,” Bobby stated during the plenary session of the North Sumatra provincial DPRD at the DPRD building on Jalan Imam Bonjol, Medan.
According to Bobby, the revised regional budget (APBD) also aligns with central government policy as set out in the Minister of Finance’s Decree No. 59 of 2026 regarding adjustments to revenue-sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), and the distribution of DBH underpayments.
LATEST NEWS: Noord-Sumatra vergroot het productieve landbouwoppervlak met 5,050 hectares
This additional financial capacity is earmarked to support emergency relief, post-disaster recovery and reconstruction, basic services, economic recovery, infrastructure strengthening, and assistance to district and municipal governments.
Bobby explained that the draft regional regulation for the 2026 revised regional budget projects an increase in North Sumatra’s regional revenue of IDR 1.259 trillion—or 10.80%—rising from IDR 11.664 trillion to IDR 12.924 trillion.
This revenue increase stems from adjustments to potential locally-generated revenue (PAD), transfer revenue to the regions, and additional central government grants.
North Sumatra’s locally-generated revenue (PAD) in the revised regional budget (APBD) is estimated at IDR 7.089 trillion, an increase of IDR 122 billion (1.76%) compared to the original APBD figure of IDR 6.967 trillion.
Meanwhile, central government transfer revenue is projected at 5.816 trillion Indonesian rupiah—an increase of 1.134 trillion rupiah, or 24.22%, compared to the original regional budget (APBD) figure of 4.682 trillion rupiah.
Regarding regional expenditure, the North Sumatra provincial government plans to raise spending from 11.679 trillion rupiah to 13.356 trillion rupiah, an increase of 1.678 trillion rupiah.
“This increase in expenditure is intended to cover mandatory and binding obligations, basic services, disaster recovery, infrastructure development, priority programs, and support for districts and cities,” he explained.
Bobby emphasized that the revised regional budget (APBD) for 2026 is not merely an adjustment of figures; rather, it must focus on priority needs, yield measurable results, and deliver tangible benefits to the community.
“The North Sumatra provincial government is committed to maintaining the quality of spending, accelerating disaster recovery, strengthening basic services and infrastructure, preserving regional economic stability, and enhancing fiscal synergy with district and city administrations,” Bobby stated.
LATEST NEWS: Ministry of Labour collaborates with ILO to address changes in the labour market
Bobby hopes that the deliberations with the North Sumatra Regional House of Representatives (DPRD) regarding the draft regional regulation for the 2026 revised regional budget (APBD) will proceed smoothly and result in a budget policy that aligns with the community’s needs and supports North Sumatra’s accelerated development.
Meanwhile, the Speaker of the North Sumatra DPRD, Erni Ariyanti, stated that the deliberations on the draft regional regulation for the 2026 revised regional budget (APBD) constitute a crucial part of the governance and regional development process.
Erni emphasized that the draft revised APBD would undergo further discussion to ensure the budget continues to take into account the community’s needs and North Sumatra’s development priorities.
Also present were the Vice Governor of North Sumatra, Surya, the Acting Regional Secretary of East North Sumatra Province, Tumanggor, the Chairperson, Vice-Chairperson, and members of the North Sumatra Regional People’s Council (DPRD), the North Sumatra Regional Leadership Communication Forum (Forkopimda), and the heads of regional apparatus organizations (OPD) within the North Sumatra Provincial Government. ***rel
P-APBD 2026 Sumatera Utara Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026.
P-APBD 2026 Sumatera Utara diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.
Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.
“Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan,” ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.
Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.
Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.
Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun, setara 24,22%, dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun.
Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah Rp1,678 triliun.
“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota,” jelasnya.
Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Bobby.
Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. ***rel
1 komentar