Law on the Protection of Domestic Workers Clarifies Rights and Obligations
The Ministry of Manpower (Kemnaker) emphasized that Law No. 2 of 2026 concerning the protection of domestic workers (UU PPRT) provides a clearer legal basis for the employment relationship between domestic workers and employers.
The PPRT Law regulates the rights and obligations of the parties involved in the employment relationship, including domestic workers, employers, and domestic worker placement agencies.
LATEST NEWS: Prabowo Cabinet Reshuffle Replaces Purbaya: Suahasil Nazara Named New Finance Minister
Sugeng Heri Suseno, the Director General of Manpower Placement and Employment Opportunity Development (Binapenta and PKK) at the Ministry of Manpower, stated that the employment relationship between domestic workers and employers must be based on mutual respect and adherence to the rights and obligations of each party.
“Mutual respect is not just about the profession itself, but also about upholding the rights and obligations of both parties,” said Sugeng in a press release issued by the Ministry of Manpower’s Public Relations Bureau on Monday, September 14, 2026.
Under the regulations, domestic workers may be recruited directly by employers or through domestic worker placement agencies (P3RT).
The PPRT Law also governs various rights and obligations of the parties, including working hours, scope of work, wages, the Eid al-Fitr allowance (THR), social security, and a safe and healthy working environment.
LATEST NEWS: 81,171 active job vacancies still available on Karirhub
To resolve disputes, the PPRT Law prioritizes consultation to reach a consensus between domestic workers and employers. If no agreement can be reached, the matter may be resolved through mediation, in accordance with legal provisions. “The focus of the PPRT Law is to provide protection, recognition, and treatment to domestic workers as employees, with respect for human dignity,” concluded Sugeng. ***rel
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Memperjelas Hak dan Kewajiban
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan.
UU PPRT mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, termasuk pekerja rumah tangga, majikan, dan agen penyalur tenaga kerja rumah tangga.
Direktur Jenderal Penempatan Kerja dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK) di Kementerian Tenaga Kerja, Sugeng Heri Suseno, menyatakan bahwa hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. “Saling menghormati bukan hanya tentang profesi, tetapi juga tentang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak,” demikian pernyataan Sugeng dalam siaran pers dari Kantor Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja pada Senin, 14 September 2026.
Menurut peraturan, pekerja rumah tangga dapat dipekerjakan langsung oleh majikan atau melalui agen penyalur tenaga kerja rumah tangga (PPRT).
UU PPRT juga mengatur sejumlah hak dan kewajiban para pihak, termasuk jam kerja, lingkup pekerjaan, upah, tunjangan Idul Fitri (THR), jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Untuk menyelesaikan perselisihan, UU PPRT memprioritaskan konsultasi untuk mencapai konsensus antara pekerja rumah tangga dan majikan. Jika tidak tercapai kesepakatan, solusi dapat dilakukan melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan hukum.
“Fokus UU PPRT adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan perlakuan kepada pekerja rumah tangga sebagai karyawan dengan menghormati martabat manusia,” pungkas Sugeng. ***rel
