Corruption case involving housing loans at PT BAS: two state bank employees arrested by the Public Prosecutor’s Office
An alleged corruption case involving the granting of housing loans to property developer PT Bumi Arta Sedayu by a state-owned bank between 2022 and 2025 has revealed the involvement of multiple individuals.
On Thursday, September 10, 2026, investigators from the Special Crimes Division of the Karawang Public Prosecutor’s Office arrested two state bank employees.
LATEST NEWS: Gold at a crossroads: three dates that could determine gold’s direction this week
“The two suspects are BMY and AA,” Dedy Irwan Virantama, Head of the Karawang Public Prosecutor’s Office, told the media on Thursday, September 10, 2026.
He explained that, during the 2022–2025 period, suspect BMY served as the head of the consumer credit (non-subsidized) department at a state bank branch in Karawang. Suspect AA worked as an assistant branch manager at the same state bank branch in Karawang from 2022 to 2023.
“With this development, the number of suspects in this case has risen to seven, following the Karawang Public Prosecutor’s Office’s earlier identification of five other suspects: four from PT BAS (VY, HJ, OH, and HH) and one from the Himbara Bank branch in Karawang,” stated Karawang Prosecutor Dedy Irwan Virantama.
“The suspect status of these two individuals was established after at least two pieces of evidence were found,” Dedy emphasized.
LATEST NEWS: Gold sell-off triggers correction in the price of “yellow gold”
Based on the investigation, BMY is suspected of failing to observe the principle of prudence when approving loans and of exceeding his authority.
He allegedly instructed staff in the consumer credit department to continue processing loan applications, despite being aware of irregularities in the files of prospective borrowers at PT BAS for the Citra Swarna Grande and Kartika Residence housing projects.
In exchange for this facilitation, BMY allegedly received a total of 73,000,000 Indonesian rupiah via an e-wallet between 2022 and 2024 from suspect HH, a mortgage manager at PT BAS, according to investigators.
Furthermore, AA is suspected of failing to exercise due diligence when approving mortgages from PT BAS, particularly regarding increases that exceeded BMY’s authorized limits. Investigators allege that between 2022 and 2023, AA received a total of approximately 20,000,000 Indonesian rupiah in cash payments from suspect HJ, the General Manager of Sales and Marketing at PT BAS.
LATEST NEWS: LAN Medan: Comprehensive review of the Medan municipal bureaucracy: keep drugs out!
The two suspects are currently being detained at the Karawang Class IIA Prison for a 20-day investigative detention period, running from September 10, 2026, to September 30, 2026. Both are suspected of violating Article 603 in conjunction with Article 20, letter a or c, of the Criminal Code (Law No. 1 of 2023), read in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, as amended by Law No. 20 of 2001.
Additionally, both are suspected of violating Article 604 in conjunction with Article 20, letter a or c, of Law No. 1 of 2023, read in conjunction with Article 18, paragraph (1), of Law No. 31 of 1999 (as amended by Law No. 20 of 2001) and Article 618 in conjunction with Article 20, letter a or c, of Law No. 1 of 2023; or, alternatively, of violating Article 605, paragraph (1), letter b,
in conjunction with Article 20, letter a or c, of Law No. 1 of 2023, read in conjunction with Article 18, paragraph (1), of Law No. 31 of 1999 (as amended by Law No. 20 of 2001) on the Eradication of Corruption.
The investigation team from the Karawang Public Prosecutor’s Office has stated that they will further investigate the involvement of other parties in this case and conduct a thorough inquiry into all assets belonging to the suspects and any other parties who may have benefited from the proceeds of this crime.
“I emphasize that the investigation process will be conducted in a professional, independent, and transparent manner, while upholding the presumption of innocence,” he stressed. **adh
Korupsi KPR PT. BAS, 2 Pejabat Bank Pelat Merah Ditahan
Penanganan dugaan korupsi Pemberian Fasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bumi Arta Sedayu, perusahaan pengembang properti dan perumahan periode 2022-2025, oleh salah satu perbankan pelat merah menjerat banyak pihak.
Terbaru, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang melakukan penahanan terhadap 2 (dua) orang oknum pejabat perbankan pelat merah, Kamis 10 September 2026.
“Kedua orang tersangka itu masing-masing atas nama tersangka inisial BMY dan tersangka inisial AA,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Dedy Irwan Virantama kepada awak media, Kamis, 10 September 2026.
Diterangkan, tersangka BMY dalam kontruksi perkara ini, menjabat sebagai Consumer Loan Unit Head Non Subsidized pada 2022–2025 di bank pelat merah Kantor Cabang Karawang.
Sementara itu, tersangka AA menjabat sebagai Deputy Branch Manager Business pada 2022–2023 di bank pelat merah yang sama, Kantor Cabang Karawang.
“Penetapan ini menambah jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi 7 (tujuh) orang, setelah sebelumnya Kejari Karawang menetapkan lima tersangka lain, yakni empat orang dari PT BAS (VY, HJ, OH, dan HH) serta satu orang dari Bank Himbara KC Karawang (DPP),” urai Kajari Karawang Dedy Irwan Virantama.
“Penetapan status tersangka terhadap kedua orang ini dilakukan setelah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” tegas Dedy.
Berdasarkan hasil penyidikan, BMY diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan kredit dan melakukan eskalasi di luar batas wewenangnya. Ia diduga memerintahkan Consumer Loan Officer untuk tetap memproses berkas permohonan kredit meski telah diinformasikan adanya kejanggalan pada berkas calon debitur dari PT BAS untuk proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence.
Atas kemudahan yang diberikan, BMY diduga menerima uang dari tersangka HH selaku Manager KPR PT BAS sepanjang 2022–2024, dengan total nilai yang telah dikonfirmasi penyidik mencapai Rp73.000.000, yang diterima melalui e-wallet.
Sementara itu, AA diduga turut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan KPR dari PT BAS, khususnya terkait eskalasi di luar batas wewenang yang dilakukan BMY.
AA diduga menerima uang dari tersangka HJ selaku General Manager Sales & Marketing PT BAS sepanjang 2022–2023, dengan total nilai yang telah dikonfirmasi penyidik sekitar Rp20.000.000, yang diterima secara tunai.
Kedua tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang selama 20 hari, terhitung sejak 10 September 2026 hingga 30 September 2026, guna kepentingan penyidikan.
Keduanya disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai dakwaan primair.
Sebagai dakwaan subsidair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, atau dakwaan kedua berupa Pasal 605 ayat (1) huruf b
jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tim penyidik Kejari Karawang menyatakan akan terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini, serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara menyeluruh terhadap seluruh harta kekayaan para tersangka maupun pihak lain yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana tersebut.
“Saya menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” tegasnya. ***adh
