Collective labor agreements form the basis for strengthening labor relations
Minister of Labor (Menaker) Yassierli emphasized that the collective labor agreement (CLA) is not only an agreement between management and employees, but can also serve as a basis for building harmonious labor relations, increasing productivity, and preparing staff for the changing labor market.
Minister Yassierli stated this during the signing of the BRI CLA for the 2026-2028 period in Jakarta on Wednesday, August 19, 2026.
LATEST NEWS: Social security benefits should pave the way to economic independence for working families
According to Yassierli, good labor relations require close cooperation between management and the union. Through the CLA, both parties are given the opportunity to reach agreement on various matters that serve the interests of the employees, as well as the sustainability and productivity of the company.
“Hopefully, this CLA will not be limited to the signing, but will be further developed to strengthen labor relations,” said Yassierli. He stated that strengthening labor relations aligns with the Ministry of Labor’s (Kemnaker) focus on building an inclusive, productive, and sustainable employment ecosystem.
In the context of the increasingly rapidly changing labor market, labor relations must go hand in hand with improving the quality of human capital.
According to him, Indonesia’s ability to cope with these changes will depend, among other things, on improvements in the Human Capital Index, digital skills, and the national innovation index.
LATEST NEWS: 5 Key Aspects for Building a Vocational Education Ecosystem
Therefore, companies play a crucial role in ensuring that human capital development aligns with the needs of the workforce.
In this regard, Yassierli assessed the BRI as a strategic position, because it functions not only as a company but also as part of Bank Himbara (state-owned enterprises) that serves national economic interests.
“The BRI must have a national perspective and not simply view itself as an ordinary company, but as part of Bank Himbara that bears the name of Indonesia,” said Yassierli.
He hopes that the signing of the BRI PKB for the 2026-2028 period will serve as a basis for the development of various labor innovations that strengthen the relationship between the company and its employees while simultaneously improving the quality of the workforce.
LATEST NEWS: Governor Bobby Nasution Aims to Turn Sports in North Sumatra into a Competitive Industry
From the company’s perspective, BRI Director Hery Gunardi stated that the PKB forms an important basis for the relationship between the company and its employees, as it leads to agreements that reflect mutual interests.
“We hope that the PKB for 2026-2028 can become an increasingly solid foundation for the relationship between management and employees, while simultaneously increasing productivity, engagement, and business performance,” he said.
SPBRI Chairman Satrio Arief Pambudi expressed similar sentiments. He stated that the PKB should be an instrument to improve employee well-being while simultaneously ensuring the sustainability of the company.
“I hope that the signing of this PKB marks the beginning of better, more open, and more constructive labor relations between the union and the company,” he said. ***rel
Perjanjian Kerja Bersama Jadi Pijakan Perkuat Hubungan Industrial
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak hanya menjadi kesepakatan antara manajemen dan pekerja, tetapi juga dapat menjadi pijakan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) menghadapi perubahan dunia kerja.
Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri penandatanganan PKB BRI periode 2026–2028 di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut Yassierli, hubungan industrial yang baik membutuhkan sinergi yang erat antara manajemen dan Serikat Pekerja (SP). Melalui PKB, kedua pihak memiliki ruang un tuk menyepakati berbagai hal yang mendukung kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dan produktivitas perusahaan.
“Semoga PKB ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi terus dikembangkan untuk memperkuat hubungan industrial,” ujar Yassierli.
Ia mengatakan, penguatan hubungan industrial tersebut sejalan dengan fokus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks perubahan dunia kerja yang semakin cepat, hubungan industrial juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.
Menurutnya, kemampuan Indonesia menghadapi perubahan tersebut antara lain akan ditentukan oleh peningkatan Human Capital Index (Indeks Modal Manusia), digital skills (keahlian digital), serta indeks inovasi nasional.
Oleh karena itu, perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan SDM berjalan seiring dengan kebutuhan dunia kerja.
Dalam kaitan tersebut, Yassierli m enilai BRI memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan sebagai korporasi, tetapi juga sebagai bagian dari Bank Himbara yang membawa kepentingan ekonomi nasional.
“BRI harus memiliki penglihatan secara nasional dan tak bisa hanya melihat dirinya sebagai korporasi biasa, melainkan sebagai bagian dari Bank Himbara yang membawa nama Indonesia,” kata Yassierli.
Ia berharap, penandatanganan PKB BRI periode 2026–2028 dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan berbagai inovasi ketenagakerjaan yang memperkuat hubungan antara perusahaan dan pekerja sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM.
Dari sisi perusahaan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, PKB merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja karena menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama.
“Kami berharap PKB Periode 2026–2028 ini dapat menjadi landasan yang kian kokoh bagi hubungan manajemen dan pekerja, sekaligus mendukung peningkata n produktivitas, engagement, dan kinerja perusahaan,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum SPBRI Satrio Arief Pambudi. Ia mengatakan, PKB harus menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Saya berharap penandatanganan PKB ini menjadi awal hubungan industrial semakin baik, semakin terbuka dan semakin konstruktif antara SP dengan perusahaan,” katanya. ***rel
